BkkbN Provinsi Papua Gelar Rakerda

JUBI — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang membahas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Swiss Belt Hotel Jayapura, Rabu (29/2).

Rakerda ini, selain dikiuti SKPD kabupaten/kota di Papua, juga dihadiri LSM, dan mitra kerja. Rapat Kerja Daerah BkkbN Tahun 2012 ini dibuka Asisten III Sekda Provinsi Papua, Waryoto yang mewakili Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai dan diawali dengan penandatanganan MoU dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan PT Pos Indonesia.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda Provinsi Papua, Waryoto, Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai mengatakan, menyambut baik Rakerda tersebut dan mengucapkan selamat kepada anggota Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Provinsi Papua yang baru saja dikukuhkan.

“Dengan terbentuknya koalisi kependudukan di Papua, kita berharap koalisi ini bisa memberikan masukan positif berkaitan dengan isu-isu kependudukan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk penigkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Asisten III Sekda Provinsi Papua, Waryoto mewakili Pejagub Papua, Syamsul Arief Rivai.

Menurutnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pelaksaan program kependudukan dan Kelurga Berencana (KB) kurang maksimal. Itu tercermin dimana terus bertumbuhnya jumlah penduduk.

“Jumlah penduduk Papua yang telah diumumkan BPS lalu, merupakan prediksi jumlah penduduk Papua pada satu atau dua tahu kedepan. Program KB dianggap tidak populer saat ini dan kurang memperoleh dukungan sumberdaya yang memadai oleh Pemda,” tandas Syamsul Arief Rivai.

Sementara itu Kepala Perwakilan BkkbN Papua, Nerius Auparai mengungkapkan Rakerda ini adalah tahun ketiga pelaksaan RPJMN 2010-2014. Dan melalui kegiatan itu, secara umum diharapkan dapat mewujdkan komitmen kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran tahun 2012.

“Secara khusus tujuan Rakerda ini antara lain, terindentifikasinya kaberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan Kependukukan dan Keluarga Berencana (KKB) 2011/2012. Tersosialisasikannya arah kebijakan pembangunan KKB dalam RKP 2012/2013,” kata Nerius Auparai.

Selain itu menurutnya, tersosialisasikannya rencana aksi pengendalian kuatitas penduduk tahun 2012/2014. Tersosialiasikannya rencana aksi pembangunan KB/KR dan KS/PK tahun 2012/2014 serta tercapainya peningkatan komitmen operasional dan mitra-mitra kerja terkait dalam pelaksanaan pembangunan KKB 2012. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *