Warga Tuntut KPU Paniai Verifikasi Ulang

JUBI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai diminta segera melakukan verifikasi ulang menyusul adanya temuan pemalsuan tanda tangan pada surat dukungan bagi pasangan Yosafat Nawipa, S.Pd-Bartholomeus Yogi, Amd.Sos. Pemalsuannya diduga dilakukan oknum Anggota PPD Distrik Ekadide.

Tuntutan tersebut disampaikan salah satu juru bicara saat aksi demonstrasi di halaman Kantor KPU Kabupaten Paniai, Madi, Rabu (29/2) siang.

 “Mana janji KPU, katanya mau verifikasi ulang di Distrik Ekadide. Kami mau masalah ini harus dijawab sekarang,” ujarnya.Ribuan orang simpatisan dan pendukung Nawipa-Yogi menduduki Kantor KPU Kabupaten Paniai, menuntut segera lakukan verifikasi faktual di Distrik Ekadide.

Kepala Kepolisian Resort Paniai, AKBP Jannus P Siregar, S.Ik yang “turun” bersama anggotanya mengawal jalannya aksi tersebut, mengimbau kepada massa agar tidak bertindak anarkhis. Penyampaian aspirasi tetap dengan santun dan yakin bahwa KPU akan mendengarnya.

 Menurut Kapolres, tuntutan tersebut khusus verifikasi faktual ulang di Distrik Ekadide karena ada indikasi pemalsuan tandatangan oleh oknum Anggota PPD. Warga merasa kecewa karena sebelumnya KPU sudah berjanji akan menindaklanjuti keberatan dari pihak Nawipa-Yogi dengan temuan dugaan pemalsuan tandatangan tersebut.

 “Ya, sesuai kesepakatan sebelumnya, ada janji dari KPU bahwa tanggal 28 Februari akan melakukan penelitian. Kebetulaan pada saat ini dan kemarin-kemarin itu KPU lagi sedang sibuk mengurusi masalah-masalah partai politik yang mengusung calon kandidat,” tandasnya.

 Temuan pemalsuan tandatangan oleh PPD Distrik Ekadide, kata Siregar, akan diklarifikasi kembali. Tinggal tentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. “Nanti dicek langsung, apakah memang benar atau tidak?,” imbuh Kapolres Paniai.

 Pihak KPU beralasan, verifikasi ulang di Distrik Ekadide tertunda lantaran pada saat bersamaan –selama sepekan kemarin– harus membuka kesempatan bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik mendaftar, mengambil dan mengembalikan berkas dokumen pencalonannya.

 Khusus temuan rekomendasi ganda dari Partai Politik tertentu kepada para calon kandidat, KPU akan melakukan verifikasi di semua tingkatan. Baik pengurus di Pusat, Provinsi maupun pengurus daerah. Begitupun dualisme kepengurusan partai, patokannya adalah legalitas yang sah terdaftar di Kementerian Hukum, Perundang-undangan dan HAM.

 “Memang ada temuan, hampir semua calon yang daftar ini diusung oleh partai dengan rekomendasi ganda. Satu parpol dukung lebih dari satu calon kandidat. Ini kita akan verifikasi langsung di pusat, provinsi hingga daerah,” ujar Ketua KPU Paniai, Zeth Yeimo, SH.

 Selesai verifikasi administrasi dan menetapkan daftar sementara pasangan bakal calon dari parpol, selanjutnya verifikasi faktual terhadap rekomendasi yang diterbitkan partai politik terkait. Kegiatan verifikasi ini selama tujuh hari.

 “Untuk verifikasi faktual terhadap pasangan calon dari partai itu kita rencanakan selama tujuh hari. Verifikasi adminitrasi di pengurus partai tingkat pusat, provinsi dan daerah. Dari hasil itu akan jelas legalitas dan keakuratan rekomendasi bermasalah itu,” kata Ketua Kelompok Kerja Pemilukada Paniai, Melkias Yogi, S.Sos.

 Adanya lebih dari dua surat rekomendasi dari salah satu parpol, kata Melkias, harus dituntaskan, sebab hal itu bisa menjadi sumber konflik di daerah. “Contoh kasus berdarah di Ilaga yang belum berakhir itu gara-gara masalah begini, jadi kami akan tegas terhadap semua rekomendasi bermasalah,” ujarnya.

 Pengurus partai di provinsi dan pusat dituding kerap bikin masalah di daerah, karena rekomendasi yang diterbitkan tidak sesuai dengan figur yang diusung pengurus partai di daerah. Sementara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati ataupun Walikota adalah hajatannya pengurus daerah, bukan Pusat dan Provinsi.

 Meski begitu, KPU Paniai akan bersandar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing parpol sebelum menetapkan keputusan akhir terhadap 4 pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jubi/MY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *