Papua Hanya Punya Dua Pengawas Lingkungan

JUBI –Provinsi Papua dengan  wilayah yang sangat luas dan memiliki hutan belantara yang alami dan  masih terjaga,  ternyata hanya memiliki dua pengawas lingkungan. Mestinya sesuai luas wilayah harus lebih banyak agar bisa maksimal melaksanakan tugasnya.

Deputi VII Bidang Pembinaan Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Hendri Bastaman, di Jayapura, Jumat (30/3), mengatakan, kurangnya pengawas lingkungan di Papua, akan menjadi perhatian pihaknya.
 Dimana KLH bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk secepatnya melakukan pelatihan kepada pejabat pengawas lingkungan di berbagai daerah, dengan mengadakan semacam crash program.
“Untuk pengawasan lingkungan, sudah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa semua pemerintah baik pusat, kabupaten, kota harus mempunyai pejabat pengawas lingkungan. Itu memang permasalahan yang kita hadapi. Sebagai contoh Provinsi Papua hanya ada dua pejabat pengawas untuk wilayah yang seluas ini,” katanya.
Menanggapi hal itu, ujar Hendri, Provinsi Papua dengan wilayah yang luas akan menjadi prioritas KLH, agar minimal ada memiliki 20 pejabat pengawas lingkungan. Dimana nantinya mereka akan dilatih dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, agar biayanya tidak terlalu besar.
Menyinggung apakah nantinya apakah 20 petugas pengawas lapangan akan juga melibatkan masyarakat adat. ujar Hendri, pejabat pengawas lingkungan adalah aparatur pemerintah. Namun didalam melakukan pengawasannya, dapat melibatkan pihak–pihak yang mendukungnya dalam pengawasan itu, dalam hal ini termasuk masyarakat adat. Karena  posisi masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat, secara jelas diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.
Selain itu juga, lanjutnya, sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Thn 2012, yang merupakan salah satu amanat dari UU No. 32 Thn 2009 bahwa harus diterbitkan ijin lingkungan.
“Sekarang PP 27 itu menjadi PP tentang ijin lingkungan. Dimana  salah satu halnya memberikan kepastian posisi masyarakat adat, bagaimana masyarakat lokal dilihat. Termasuk kearifan lokal dan sebagainya. Selain itu karena Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi salah satu tulang punggung dari PP tersebut. Sebab kalau melihat Amdal secara komperhensif, baik secara biologi, fisik sampai dengan masalah social. Maka di dalamnya juga ada peran masyarakat adat dalam konteks Papua. Karena  disitu ada peran masyarakat adatnya, maka mereka akan dilibatkan.(JUBI/Alex)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *