Pembentukan Kabupaten Ketengban Kurang Satu Syarat

JUBI-Mantan Sekretaris Ikatan Mahasiswa Kab. Pengunungan Bintang (IMPETANG), Hengky Bidana S.Sos mengatakan pemekaran Kabupaten Katengban tidak hanya satu pertimbangan saja. Pertimbangan pemekaran kabupaten Ketengban harus menyeluruh dan utuh di sejumlah segi. Pertimbangannya harus menyeluruh agar menghindari persoalan baru di kemudian hari.

“Pemekaran kabupaten Ketengban dari Pengunungan Bintang itu memang harus ada. Wilayah itu butuh perhatian khusus. Wilayah itu memenuhi syarat untuk sebuah kabupaten,” kata Hengky Bidana kepada tabloidjubi.com, Sabtu (31/3) di Jayapura.

Wilayah Ketengban  mesti menjadi kabupaten baru. Ketembang memenuhi syarat penduduknya. Jumlah penduduknya melebihi syarat untuk membetuk sebuah kabupaten. “Populasi penduduk Pegunungan Bintang ada di wilayah Ketengban jadi memenuhi syarat lah,’ kata Hengky Bidana.

Dari syarat luas wilayah, Ketengban memiliki letak geografif yang sangat luas. Wilayah Ketengban cukup jauh dari ibu kota kabupaten Pengunungan Bintang.  “Kita ke daerah itu harus naik pesawat, masyarakatnya sulit merasakan pelayanan pemerintah dan memang wilayahnya luas,” katanya.

Sebelumnya, tabloidjubi.com ini memberitakan, Ketua tim pemekaran lokal yang juga anggota Komisi A DPRP, Iqnacius Mimin mengungkapkan, sesuai aturan baru dengan jumlah 15 ribu masyarakat sudah bisa membentuk kabupaten baru sementara disana sudah ada sekitar 60 ribu warga masyakat yang tinggal di 14 distrik antara lain, Distrik Okbap, Bime, Eipume, Pamek, Birmo, Batani, Weime, Nongme, Aboy, Teiraplu, Terpones, Murkim, Mot, dan Batom.

Sekalipun begitu, Hengky Bidana, Alumnus Universitas Cendrawasih ini berpendapat, pemekaran Ketengban tidak hanya terletak pada syarat itu. Syarat yang lebih peting dari itu adalah sumber daya manusia. “Sumber daya manusia harus siap dulu baru pemekaran supaya manusianya siap  secara pengetahuan maupun ketrampilan mengisi sejumlah bidang kerja di pemerintahan maupun swasta.” katanya.

Pemekaran wilayah tanpa persiapan sumber daya manusia itu hanya melahirkan persoalan yang hendak diatasi. Masalah kesejahteraan, kesehatan  dan pendikan yang hendak kita atasi melalui pemekaran tidak akan pernah maksimal kalau sumber daya manusianya belum memenuhi syarat.

“Berapa anak Ketembang menjadi dokter, pilot, guru, akhi teknologi? Kita lihat dokter yang bukan anak Ketengban mana mau kerja sini, kecuali mencari uang saja. Mana guru orang luar yang betah mengajar anak pedalaman. Anak asli sendiri saja kadang pemalas mengajar kok…,” katanya.

Pemekaran dipaksakan tanpa persiapan sumber daya manusia berarti membuka peluang untuk masalah baru. Banyak orang akan berdatangan ke tempat itu dengan pengetahuannya dan keterampilnya. “Masalah sudah ada, masalah marginalisasi akan terwujud. Kita akan gigit jari,” kata ketua Senat STFT Fajr Timur, Kris Dogopia kepada tabloidjubi.com, Sabtu (31/3). (Jubi/Benny Mawel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *