Kritiklah Kami, Maka “Suanggi” Bertindak

JUBI — Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen adalah nama salah satu kota di Papua . Sistem pemerintahan di kota ini terkesan tanpa kepala, boleh dibilang ‘kacau balau.’ Tahun berganti tahun sepertinya tak ada perubahan. Padahal, Serui biasa dijuluki Kota Kembang.

 

Pada Februari 2012 lalu, tabloidjubi.com, berkunjung ke Serui. Kala itu, kurang lebih dua minggu menetap dan melakukan peliputan tentang pendidikan dan kesehatan disana. Selama peliputan, banyak informasi dari sejumlah warga tentang “kacau balau”nya sistem pemerintahan di kota ini. Instansi pemerintahan yang hubungan kerjanya semestinya sangat erat, tak pernah ada koordinasi. Meski ada, tetapi sebagian diantaranya tidak berjalan dengan baik. Sejumlah aspek terhambat, pelayanan terhambat sana-sini. Informasi lain yang di dapat dari penduduk disitu, semua aspek pemerintahan yang langsung menyentuh rakyat jelata, jadi proyek.

 

Parahnya lagi, pemerintah menjalankan berbagai aspek itu sesuai program yang sudah ditentukan tanpa pelibatan masyarakat. Hal ini membuat kondisi masyarakat terutama yang berdomisili di perkampungan atau daerah pedesaan, hidupnya semakin terpuruk. Mirisnya lagi, ketika ada kritikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau person yang independen terhadap kekurangan yang harus di perhatikan dan di perbaiki oleh pemerintahan, diancam dan menjadi incaran ilmu gaib alias “suanggi”. Ancaman itu mengejar orang yang bersangkutan hingga menghilangkan nyawa. Selain itu, mereka yang memberikan kritikan dan masukan itu juga dianggap menjadi provokator dan pemicu kekacauan.
“Susah sekali orang-orang yang duduk di pemerintahan di sini. Mereka sulit untuk diatur dan menerima masukan serta kritikan. Kalau dikritik, mereka marah dan mengamuk. Ini yang membuat Serui dari tahun ke tahun tidak pernah berubah dan maju,” kata Aston Situmorang, koordinator Foker LSM Papua, wilayah Teluk Cenderawasih, Serui. Aston menilai, sepertinya para pemimpin pemerintahan di kota berjulukan Kota Perjuangan ini tak mau menerima masukan. Mereka selalu beranggapan teguran dan kritikan tak bermanfaat, tak berguna dan sama seklali tak membawa perubahan.

 

LSM dan Pemerintah

Pimpinan pemerintahan selalu menutup mulut pengkritik dengan menyogok uang. Lembaga yang kritis mengalami hal serupa. Dengan demikian, tak pernah ada kritikan. Hal ini membuat beberapa LSM di kota Serui, berada di bawah genggaman pemerintah. Mereka menjadi kaki tangan. Seluruh programnya dikoordinasikan dengan pemerintah alias kerja sama. Dengan begitu, tak ada perubahan yang nampak. “Semakin kacau. LSM juga dibayar. Jadi, sekarang ini parah sekali,” kata Aston Situmorang lagi. Keberpihakan dari LSM berubah menjadi kebijakan pemerintah. Kondisi ini masih menyelimuti Serui.

 

Saat ini tak ada Lembaga Indepen yang berdiri tegak dan berpihak pada masyarakat. Demikian juga person atau orang-orang yang berpikir untuk masyarakat tak nampak. Walaupun ada namun dapat di hitung dengan jari. Akhirnya, perubahan yang diinginkan tak kunjung tiba. Para aktivis dan lulusan mahasiswa asli Serui dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Papua maupun diluar Papua juga tak pernah angkat bicara. Mahasiswa dan aktivis yang diam di Serui boleh dikatakan bungkam. Corong demokrasi dan saluran aspirasi masyarakat yang diharapkan mati. Mereka terperangkap dan tenggelam dengan sistem yang ada.

 

Dari pengamatan tabloidjubi.com, selama di Serui, kebanyakan diantara para pemuda, mahasiswa dan aktivis hanya banyak bicara. Vokal dalam berbicara seperti orang yang baru menyelesaikan studi sarjana bergelar strata dua dan strata tiga (S2 dan S3). Padahal, ketika disuruh menyusun konsep yang dibicarakan, hampir semuanya tak bisa menuangkan dalam tulisan. Ironisnya lagi, kebanyakan mahasiswa dari kota ini yang berhasil lalu kembali ke Serui, termakan dengan situasi dan kondisi pemerintahan yang ada. Tidak banyak berkutik. Banyak diantaranya memilih untuk berdiam diri.

 

“Anak-anak muda disini banyak bicara. Jika disuruh kerja, mereka tidak bisa,” kata Sadar Parlindungan Saragih dan Aston Situmorang, warga Serui. Tetapi, kata Aston Situmorang, tak semua pemuda banyak berbicara dan tak bisa bekerja. Bagi dia, mereka bisa demikian karena tak pernah dididik dan dilatih secara baik. Baginya, jika mereka diajar dan dilatih secara baik maka bisa bekerja dan menyuarakan aspires masyarakat umum. Aston mengaku, beberapa pemuda yang diajak olehnya untuk dididik dan dilatih serta diskusi bersama dia, sangat berperan aktif. Tapi, disayangkan para pemuda ini tak banyak. Keinginan sebuah perubahan harus dipikirkan dan dikerjakan oleh banyak orang.

 

Beberapa perguruan tinggi yang berdiri di kota yang biasa disebut ACIS (Aku Cinta Serui) ini juga terkesan tak peduli dengan kondisi Serui. Ada beberapa kampus diantaranya yang sering menggelar demonstrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Namun, sepertinya tidak sungguh-sungguh. Tindakan lanjut dari aspirasi yang diusung ke pemerintah itu kandas di tengah jalan. Entah mengapa, keluhan warga yang disampaikan tersendat. Ada dugaan, pemerintah menyumbat aspirasi tersebut dengan uang. Sadisnya lagi, pemerintah menjadikan sebagian mahasiswa ini seperti sapi yang ditarik sana-sini oleh tuannya.

 

Perjudian

Gonjang-ganjing roda pemerintahan di kawasan ini terus menjadi kabur. Ibarat tak ada kepala yang mengarahkan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti asal-asalan tanpa memikirkan dampak positif dan negatif yang bakal mendera masyarakat umum. Semisal, Ijin permainan bola guling. Permainan tersebut diijinkan untuk menggalang dana pembangunan gedung kantor Lembaga Penegak Demokrasi Papua. Dari data yang di peroleh, ijin tersebut di keluarkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) secara tertulis oleh bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Yan Pieter Ayorbaba. Surat ijin bupati itu bernomor : 435/137/Set. SK tersebut di berikan kepada Yulius S. Sauwela selaku ketua panitia pasar malam lembaga penegak demokrasi Papua untuk melaksanakan pengumpulan uang dan barang pada kegiatan pasar malam.

 

Tak hanya itu, catatan lain dalam SK tersebut tertulis pengumpulan uang dan barang juga dapat di laksanakan dengan cara pembuatan café penjualan makanan, assesoris dan konter handphone, pembuatan stand permainan berhadiah berupa lempar bulu ayam, lempar kaleng, lempar gelang dan tutup bulan. Di SK itu juga tertera, pengumpalan uang dan barang di dasarkan atas undang-undang nomor 09 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Surat keputusan mentri sosial RI nomor : 56/HUK/1996 tentang pelaksanaan pengumpulan uang dan barang oleh masyarakat. Surat permohonan dari lembaga penegak demokrasi Papua nomor : 05/PM/LPDP/I/2012 tanggal 13 januari 2012, perihal ijin pengumpulan uang dan barang pada kegiatan pelaksanaan pasar malam. Pendapat anggota panitia petimbangan pengumpulan uang dan barang (P.2.U.B) nomor : 466.2/30/PAN. P.2.U.B/Kab.Kep. Yapen/2012 tanggal 6 Februari 2012.

 

Sejumlah warga yang berdiam di Serui resah dengan pembuatan stand permainan berhadiah berupa lempar bulu ayam, lempar kaleng, lempar gelang dan tutup bulan. Saat perminan itu di buka, sejumlah anak muda dan para siswa hampir setiap malam bermain. “Kami nilai ini permainan judi yang sangat merugikan. Anak-anak kami tidak bisa tenang di rumah,” ujar Pilep Raiwey, warga kompleks Gajah Mada, Serui. Menurut pilep, kebanyakan anak-anak sekolah tidak mengikuti pelajaran di sekolah secara baik lantaran mengantuk. Mereka tidak bisa belajar tiap malam. “Banyak anak-anak yang mengantuk. Saya punya anak sendiri saja tidak sekolah baik karena mengantuk jadi pulang,” ungkapnya.

 

Sebagian warga lain menegaskan, sebaiknya pemerintah Serui menutup pembuatan stand permainan berhadiah berupa lempar bulu ayam, lempar kaleng, lempar gelang dan tutup bulan. “Ini permainan judi. Seharusnya tidak boleh di injinkan,” tegas seorang warga yang enggan menyebutkan identitasnya. Dari pantuan tabloidjubi.com, hampir di seantero kota Serui, berdiri sejumlah stand permainan berhadiah berupa lempar bulu ayam, lempar kaleng, lempar gelang dan tutup bulan. Stand permainan berhadiah itu tidak di buka sejak siang hari. Permainan berhadiah tersebut juga berlangsung pada malam hari.

 

Permainan yang diijinkan itu mendapat sorotan tajam dari warga. Kepala Kelurahan Serui Kota, Deharalawani Rerei melalui surat pemberitahuan menyatakan, pihaknya bersepakat untuk menolak keberadaan permainan bola guling yang di sahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Yan Pieter Ayorbaba. Penolakan itu disampaikan dalam surat Kepala Kelurahan Kota Serui bernomor : 156.2/208/KSK/2012 tertanggal 15 Februari 2012. Dari dalam surat itu tertera, menindak lanjuti hasil rapat musyawarah dengar pendapat dari kepala sekolah tingkat Serui, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda dan kaum muda terkait dukungan keberadaan bola guling yang berada di wilayah kerja kelurahan Serui Kota bersepakat untuk menolak permainan tersebut.

 

Catatan lain dalam surat itu tertera, mereka (warga) bersepakat untuk menolak permainan bola guling lantaran merusak moral generasi muda, baik dari segi pendidikan, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya, meningkatkan resiko kriminalitas. Diantaranya, penggunaan narkoba, kasus pencurian, lakalantas, dan mabuk. Permainan ini juga menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

 

Selain itu, mengganggu aktifitas belajar mengajar para siswa menjelang persiapan ujian akhir sekolah yang bakal berlangsung pada April – Mei mendatang. Ijin/legalitas kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan mengabaikan koordinasi. “Perlu kami tambahkan bahwa izin pelaksanaan kegiatan dalam wilayah kelurahan Serui Kota, sampai sejauh ini tidak dikoordinasikan. Kelurahan tidak merekomendasikan kegiatan itu dilangsungkan,” tegas Deharalawani Rerei dalam surat pemberitahuannya. Surat pemberitahuan tersebut dilayangkan ke beberapa instansi terkait di Kabupaten Kepulauan Yapen. Diantaranya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Kapolres Kepulauan Yapen dan Dandim 1709 Yapen Waropen di Serui.

 

Pendidikan dan Kesehatan

Tak hanya masalah itu, segudang persoalan lain juga menghantui warga Kota Serui. Dua diantaranya adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Ternyata dua masalah ini dengan segudang masalah lain terjadi karena tak ada koordinasi yang baik. Masalah pendidikan yang mencolok adalah soal guru dan anak tak bisa membaca. Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Marthen Masuri menilai UU Pendidikan baru yang mewajibkan seorang guru harus memiliki ijazah sarjana mengancam para guru di tingkat SD hingga SMA/SMK. Peraturan ini dinilai mengancam lantaran para guru saat ini berlomba-lomba untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di banding mengajar.

 

“Dengan adanya UU baru ini, para guru harus berlomba untuk kuliah. Mereka (para guru) meninggalkan sekolah, tidak menjalankan tugasnya,” ujar Marthen. Dia mengatakan, saat ini kebanyakan para guru melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Mereka meninggalkan sekolah. Tindakan itu mengakibatkan kekurangan tenaga guru di setiap sekolah di sejumlah kampung yang ada. Diakhir pembicaraan dengan Marthen, ia mengaku hingga kini pihaknya sulit berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

 

Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepuluan Yapen, Decky Rayar saat di wawancarai mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan sejumlah dana tiap triwulan sekali dalam setahun. “Dana ini kami sudah cairkan ke seluruh SD yang ada di Kepulaan Yapen. Bagi saya, dana ini cukup besar untuk setiap sekolah,” kata Decky Rayar.

 

Lanjut dia, jika dana tersebut di manfaatkan secara baik oleh masing-masing sekolah kepada siswa maka kemungkinan keluhan soal kekurangan biaya pendidikan bisa berkurang. Sebaliknya, jika tak di manfaatkan secara baik maka peluang keluhan dari para siswa bakal terjadi. “Kalau tidak di manfaatkan secara baik, maka besar kemungkinan masalah soal anggaran ini akan muncul di setiap sekolah,” ujarnya.

 

Rayar juga mengaku, pembangunan rumah guru sementara berlangsung di sejumlah perkampungan yang ada di Kepulauan Yapen. Lelaki asal Biak ini tak menyebutkan jumlah rumah guru yang di bangun. Wakil kepala SMK Negeri I Kainui, Yohanis Fonataba mengatakan kesejahteraan guru sampai saat ini tak di perhatikan, meskipun ada pergantian kepala sekolah baru. Lantaran tak di perhatikan, maka para guru jarang masuk sekolah untuk memberikan pelajaran. “Karena masalah kesejateraan membuat hampir semua guru malas mengajar,” ujar Fonataba.

 

Tahun 2011 lalu, sebanyak 25 orang siswa-siswa yang di terima di SMP Negeri Menawi, Distrik Angkaisera, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua dari beberapa kampung yang ada di Distrik itu dan sejumlah kampung di luar Angkaisera tak bisa membaca. Hal ini di kemukakan kepala SMP Negeri Menawi, I. Nyoman Warte. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, menilai hingga kini pendidikan di kawasan ini masih rapuh. Sejumlah masalah tentang pendidikan masih merebak di sejumlah perkampungan. Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Yapen, Ones Runtuboi menandaskan pihaknya berani mengatakan pendidikan di Yapen rapuh. “Saya berani katakan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini rapuh. Karena, sampai saat ini banyak masalah pendidikan masih terjadi di sejumlah perkampungan dan kota serui,” ujar Runtuboi.

 

Selain masalah pendidikan, persoalan kesehatan juga melangit. Sampai saat ini tak ada pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung Kainui I dan II, Distrik Angkaisera, Yapen Selatan, Serui, Papua. Lantaran tak ada Pustu, warga setempat terpaksa harus menempuh perjalanan berjarak 3 kilo guna mendapat layanan kesehatan di Puskesmas Angkaisera. Mirisnya lagi, hanya satu bidang desa (Bides) yang bertugas di kedua kampung tersebut. Kepala Kampung Kainui II, Solemati Kandipi mengatakan masyarakat Kainui II sulit mendapat pelayanan kesehatan lantaran tak ada Pustu yang di bangun. Tak hanya warga Kainui II, kerabat mereka di Kainui I , kampung yang bersebelahan dengan mereka juga mengalami hal serupa. “Kami di sini sulit sekali untuk dapat pelayanan kesehatan. Kalau ada yang sakit terpaksa harus bayar ojek dan naik taksi ke Angkaisera untuk berobat di Puskesmas yang ada di sana,” keluh Solemati.

 

Misael Kandipi, warga kampung Kainui II mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Menurut Misael, ada satu petugas bides yang bertugas di Kainui II. Bides yang di tempatkan repot. Dia harus menangani pasien yang datang dari dua kampung yakni Kainui I dan II untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebanyakan dari pasien itu adalah ibu melahirkan. Mereka (mayarakat) yang datang mendapat pelayanan kesehatan seadanya. Tak hanya kendala keberadaan Pustu, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan di Puskemas Pembantu juga bermasalah. Kepala Puskesmas Menawi, Distrik Angkaisera, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Frida Mabuai mengaku sampai saat ini, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas yang di pimpinnya masih minim. Ia mengaku, bangsal diruang nginap dari puskesmas yang dipimpinnya kurang. “Bangsal yang ada di kami punya ruang nginap masih kurang. Memang cukup tapi hilang karena di curi,” kata Frida saat di wawancarai

 

Tak hanya kekurangan fasilitas. Namun, tenaga bidan yang di tugaskan juga terbatas. Koordinator bidan Puskesmas Menawi, bidan Yulinda Saragih menyatakan, tenaga bidan yang di tempatkan untuk melayani warga sebanyak 12 orang. bidan yang ditugaskan tak cukup lantaran lokasi layanan sangat luas. Puskesmas Menawi menangani dua distrik yakni Distrik Angkaisera dan Ambai. Perkampung di dua distrik ini lebih banyak dari tenaga kesehatan yang ada. Jumlah kampung yang ada di distrik Angkaisera sebanyak 14 kampung. Selanjutnya, distrik Ambai, 10 kampung. Tidak hanya beberapa masalah ini yang melilit Serui. Banyak masalah lainnya sementara mengitari dan menghimpit. Semoga ada jalan keluar untuk menyelesaikan segudang kasus itu satu-persatu. (Jubi/Musa Abubar)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *