Baleg DPRP Hearing Dengan Praktisi Hukum

Jayapura (30/04)Sebelum mensosialisasikan Progam Legislasi Dearah (Prolegda), Badan Legislasi (Beleg) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengundang para pratisi hukum dan MRP selaku tim assitensi untuk hearing dengar pendapat.

 

Pada pertemuan di ruang Baleg DPRP, Senin (30/4) selain dihadiri Wakil Ketua Baleg DPRP, Alberth Bolang dan anggota Baleg Yan Ayomi serta Jhon Rustam, juga hadir pratisi hukum Anton Raharusun serta Wakil Ketua MRP, Yoram Wambrau.

Alberth Bolang menungkapkan, pihaknya sebenarnya mengundang beberapa praktisi hukum, namun yang hadir hanya Anto Raharusun. Ada dua poin penting yang dibahas dalam sharing ini.

“Pertama, para akademisi, pemerhati ini akan menjadi bagian dari tim assistensi Prolegda kita. Yang kedua, rencana sosialisasi DPRP di beberapa titik sentral di Papua. Untuk itu kita sharing dulu dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda. Dan kami cukup banyak mendapat banyak masukan dan ini menjadi sebuah dinamika demokrasi,” kata Alberth Bolang.

Namun dikatakannya, semua aturan yang telah ditetapkan tentu akan tetap jalan karena ini negara hukum sehingga yang digunakan adalah aturan yang sudah ditetapkan. Mengenai sejumlah masukan yang ada akan dikaji kembali.

“Sedang aturan yang mungkin akan berkembang, itu soal nanti. Masukan yang mengarah pada demokratisasi yang lebih baik tentu akan kita kaji dan diperdalam. Namun untuk saat ini peraturan atau landasan yuridis formal yang digunakan adalah peraturan yang sudah disahkan. Kita kan bukan negara yang berdasarkan hukum dan aturan. Jadi masukan yang belum dalam bentukan aturan kita belum bisa jadikan itu sebagai landasan yuridis, namun itu jadi masukan untuk merubah dinamika negara hukum atau sistem demokratisasi yang ada di negara kita,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anton Raharusun. Dikatakannya, pertemuan tersebut hanya sekedar rapat dengar pendapat untuk menyamakan presepsi. Tidak ada bermaksud untuk menginterpensi kewenangan DPRP dalam menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya.

“Tetapi kalau ada hal yang misalnya secara aturan itu bertentangan, ya kita juga perlu beritahu dewan sehingga langkah mereka betul adalah langkah yang yuridis formal tetapi tidak memaksakan sebuah kewenangan yang tidak diakui secara aturan. Namun jika  memang itu adalah kewenangan, silahkan dijalankan saja sesuai dengan perdasus,” terang Anton Raharusun. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *