Hipmas Pertanyakan Tender Proyek Papua Di Bali

Jayapura,  (30/4)Berbagai tender proyek  yang dilakukan Kepala Balai Besar Pekerjaan Umum (PU) Papua, dipertanyakan Himpunan Pengusaha Anak Asli Papua(HIPMAS) Papua, karena dinilai ada kepentingan tertentu.
 
Hal ini disampaikan  dalam jumpa pers di kantor Hipmas Papua di Abepura, Minggu (29/4), sekaligus menolak dengan tegas tindakan tersebut, karena telah membuat kelompok-kelompok kapitalis non Papua yang selalu menjadikan Papua daerah konflik.
 
“Dalam pelaksanaan proyek-proyek di Papua beberapa tahun belakangan tidak mengakomodir atau memberikan pekerjaan kepada anak-anak asli Papua. Apalagi dalam pelaksanaaan tender dilaksanakan diluar Papua. Terutama kami pertanyakan   sejumlah tender proyek –proyek Papua yang dilakukan di Bali oleh Kepala Balai Besar PU Papua Ir.Obet Gultom,” kata Ketua Hipmas Papua Thoni Krebu,SP, di Abepura, Senin (30/4).
 
Pihaknya meminta, kepada kepala balai PU Papua  agar dalam pelaksanaan tender atau apapun bentuknya harus dilakukan transparan dan melibatkan pengusaha anak asli Papua.
“ami belum lama ini baru melakukan aksi demo damai di Balai PU Papua dan ternyata kepala  Balai PU Papua, masih  saja melakukan hal-hal yang menurut kami fatal. Maka kami akan lakukan aksi serupa hingga benar-benar kepala balai merubah kebijakan yang berpihak pada orang asli Papua,” tegasnya.
 
Sementara itu, Ketua Hipmas Kota Jayapura, Hulda Awinero meminta  Balai PU Papua  memperhatikan dengan serius hak-hak pengusaha anak asli Papua yang selama ini diabaikan.
“Kami juga menyatakan sikap bahwa siap bersinergi dan bermitra dengan pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan proyek-proyek di atas tanah Papua,” ujar Hulda, yang dibenarkan Ketua Forum Masyarakat Pengusaha Peduli Infrastruktur Papua, Wenan Tegai.
 
Hipmas Papua juga  mendesak agar segera membatalkan segala keputusan dalam bentuk apapun, yang diambil dan diputuskan di Bali, berkenaan dengan proses tender proyek atau lelang dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.    
 
“Kepala Balai harus segera dicopot dari jabatannya, sebagai kepala Balai Besar wilayah X Bina Marga Ir.Obet Gultom,  karena dinilai gagal dan bekerja tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus),” tandasnya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *