Pasal 7 ayat 1a Dicabut, Tidak Berdampak ke Pasal Lain

Jayapura (30/04) — Sempat terjadi perbincangan alot antara Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan pratisi hukum, Anton Raharusun terkait kewenangan DPR pasca dicabutnya Pasal 7 ayat 1a UU. 21 tahun 2001 saat dengar pendapat di ruang Baleg DPRP, Senin (30/4).

 

Wakil ketua Baleg DPRP, Alberth Bolang mengatakan, perbedaan pendapat itu lebih kepada soal yang sudah dibahas sebelum DPRP membuat Perdasus, namun kembali diungkit.

“Jadi diangkat lagi soal pasal 7 ayat 1a itu. Pemahaman para pemerhati hukum ini adalah dangan dicabutnya pasal 7 ayat 1a 2001 terkait soal kewenangan dan kekhususan di Papua itu sudah tidak ada. Dan ini kami lihat sebagai perbedaan pendapat. Karena kita negara hukum, jadi jika pasal 7 ayat 1a yang dicabut ya pasal 7 ayat 1a saja. Dengan demikian pasal-pasal lain yang ada Otsus ini tetap diberlakukan sepajang belum dicabut. Tapi misalnya pasal ini dicabut dan menyertakan pasal-pasal lain juga ikut dicabut, itu kita hormati,” kata Alberth Bolang.

Selain itu menurutnya, UU nomor 15 tahun 2011 tetap memberikan ruang. Sehingga sepanjang tidak diatur lain dalam UU penyelenggara Pemilu itu tetap berlaku. Dan pasal 139 PP Nomor. 6 tahun 2005 serta UU 32 tahun 2004 yang menjamin dalam UU penyelenggara Pemilu karena tidak dicabut, maka tetap jadi acuan.

“Daerah khusus di Indonesia itu ada empat, Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Semua ini prosesnya mengacu pada pasal 139 PP nomor. 6 tahun 2005. Contohnya di Aceh, untuk memilih KPU itu dari DPR dan itu tidak diatur dalam UU penyelengara Pemilu. Lalu untuk bisa dipilih sebagai gubernur itu adalah yang bisa membaca alquraan. Itu tidak diatur dalam UU penyelenggara Pelimu, namun tetap berlaku disana dan tidak ada masalah,” terangnya.

Untuk itu dikatakannya, kekhususan tersebut sesuai dengan UU 45 amandemen kedua di UU 18b, dimana negara menghormati dan mengakui kekhususan.

“Jadi sebelum membuat aturan yang umum, yang khususnya dulu harus diperhatikan. Jadi kami bersyukur bisa hearing dengan praktisi dan masukan mereka sangat berarti guna memperkaya hasana demokratisasi di Papua dan di tanah air,” tutup Alberth Bolang.

Anton Raharusun sendiri mengaku, yang ingin ia kritisi adalah beberapa hal yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan DPRP.

“ Misalnya soal Perdasus Nomor 6 itu. Disitukan namanya jelas tidak boleh bertentangan  dengan UU lainnya, termasuk kewenangan dalam rangka otonomi. Itu saja yang jadi konsen saya, tidak ada yang lain dan juga tidak ada kepentingan saya untuk hal lainnya. Saya berdiri dari praktisi sesuai apa yang saya pahami dari institut saya,” ucap Anton Raharusun. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *