Repatrian Terlantar, Salah Siapa?

Keerom (30/04) — 3 telah tahun berlalu sejak 8 keluarga repatrian dari negara tetangga, Papua Nugini berdomisili di Kampung Kwimi, Kabupaten Keerom kembali ke wilayah Indonesia. Janji Pemerintah Indonesia untuk memberikan rumah, tanah, fasilitas sekolah dan kesehatan ternyata hanya isapan jempol semata. Hidup mereka jauh harapan saat mereka masih berada di Papua Nugini.

“Karena masalah Papua, kami harus ke negara lain. Waktu Tahun 1967-1968, itu hangat sekali. Jadi usia kami saat ini antara 50-60 tahun baru kembali. Sudah kira-kira tiga generasi kami yang hidup di sebelah. Jadi saudara Adrianus Gerbes ini dia tinggal di Port Moresby sedangkan yang lain dari Kepulauan Manus. Di Pulau Manus ini ditampung semua; ada yang dari Biak, Serui, pokoknya dari Papua ada semua. Kami semua pergi dari sini kecil-kecil dan kami semua besar, sekolah dan kawin di sebelah,” demikian kata Pieter Welib kepada tabloidjubi.com hari ini, di Kampung Kwimi, Kabupaten Keerom.

Kedatangan mereka kembali Ke Papua karena ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini pada Tahun 2009. Hal ini dilakukan oleh Gubernur Papua saat itu, Barnabas Suebu. Suebu, berjanji bahwa semua Orang West Papua harus dibalikan ke negaranya.

“Ada perjanjian yang menjamin kami macam makanan, perumahan sekolah, kesehatan. Jadi barang-barang itu sudah dijanjikan kami di sebelah jadi kami lepas kami punya barang-barang seperti rumahdan lain-lain. Jadi kami datang ke sini,” demikian ucap Welip lagi.

Pihaknya tidak menyangka bila Pemerintah Indonesia tidak merealisasikan janji-janji tersebut. hal itu terbukti hingga saat ini, perumahan yang dihuni oleh beberapa keluarga repatrian di Kampung Kwimi dipinjamkan warga setempat atas permintaan Pemerintah Kabupaten Keerom.

Agus Kimber, salah satu Masyarakat Asli Kampung Kwimi yang juga ditemui tabliodjubi.com membenarkan hal tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Keerom saat itu yang diwakili Kepala Distrik Arso, John Tanto yang menemui kami dan meminta kami meminjamkan rumah kepada repatrian.  Perjanjian peminjaman rumah ini pun seharusnya hanya berlaku delapan bulan,” terang Kimber.

Menurut Welip, bila sesuai dengan perjanjian maka seharusnya ada makanan, rumah dan bila dirinya dan rekan-rekan telah siap baru semua bantuan itu dapat dihentikan pemerintah. Dirinya menyayangkan ketidakonsistenan Pemerintah Indonesia terhadap janji-janjinya sendiri kepada rakyatnya.

“Bas Suebu bilang pemerintah akan jamin kamu. Selama masih di sini, dijamin ada tempat, dapat rumah ada pekerjaan baru nanti pemerintah lepas tangan,” sesal Welib lagi.

Tahun 2009 repatrian Papua kembali ke Papua lewat Jayapura dimana sebelumnya mereka ditampung di BLK Jayapura. “Ditampung di BLK Jayapura lalu yang Keerom punya datang, tampung di sini, di Arso. Di Desa Kwimi dan Kampung Waris. Jadi saya presenting dari Waris,” demikian kata Welip yang sehari-hari masih menggunakan Bahasa Inggris Fiji.

Semua janji-janji Pemerintah Indonesia tidak terlaksana. Bantuan makanan hanya berjalan selama 2 tahun. Repatrian ini sudah tidak mendapat jatah makana selama 1 tahun 4 bulan. Itulah sebabnya banyak diantara mereka yang mulai mencari pekerjaan lain dan kebanyakan mereka bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit Rajawali yang beroperasi di Arso.

“Sekarang ada program pembangunan rumah bagi kami yang dibangun di mata jalan Swakarsa tapi dong kasih sama orang lain lagi. Rumah diberikan kepada Orang Keerom, pegawai ka siapa saja yang tidak punya rumah. Kita repatrian sementara saja di sini. Kalau besok orang kampung dong bilang keluar, kita mau keluar ke mana. Rumah ini sementara waktu saja, demikian kata Adrianus Gerbes, salah satu repatrian di Kampung Kwimi.

Repatrian ini menyesali sikap Pemerintah Indonesia yang tidak mau tahu dengan situasi kehidupan mereka. Saat mengkonfirmasi bantuan makanan yang sudah tidak diterima, pihak dinas perbatasan mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi bertanggung jawab atas hal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. “Waktu Pak Watae masih ada di sini, masih ada bantuan makanan yang baik, itu tahun 2011 tapi pemerintah kabupaten yang baru ini tidak pernah lihat kami,” demikian kata Welip.

Josephine Welip, salah satu perempuan repatrian yang juga ditemui membenarkan hal tersebut. “Sampai sekarang tidak ada lagi bantuan makanan,” demikian kata Josephine Welip yang adalah adik dari Pieter Welip.

“Kami pergi kerja di Perusahaan Rajawali untuk cari hidup sehari-hari. Sudah sejak lama juga kerja di Rajawali karena sudah tidak ada bantuan makanan dan keadaan ekonomi. Kami harus cari beras ka makanan,” demikian kata Pieter Welip lagi.

Para repatrian sudah memutuskan bahwa kalau Pemerintah Indonesia tidak mengurus atau memberi pekerjaan seperti yang dijanjikan saat mereka masih di Papua Nugini maka pihaknya kembali ke Papua Nugini. Itu udah diusulkan ke dinas perbatasan tetapi belum memutuskan batas waktu.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak memperhatikan, kami minta kembali saja sebab ada juga perjanjian lain kami, perjanjian adat antara kami dengan masyarakat di Pulau Manus. Kasih pinang dengan rokok, bahwa Orang Manus tidak usir Orang Papua kembali ke Tanah Papua. Kalau Orang Papua kembali ke Papua hidupnya tidak baik, bisa kembali ke Pulau Manus sana. Perjanjian ini juga diketahui oleh Duta Besar Indonesia di PNG. Jadi pemerintah di sebelah juga tidak masalah. Dari kami saja, kalau kami usulkan, tetap mereka akan datang, mengecek juga. Jadi kami kira perjanjian yang di buat Pemerintah Indonesia di PNG itu omong kosong saja. It’s a politic game,” demikian kata Pieter Welip.

“Jadi perjanjian yang nomor satu itu yang saya bilang itu: perumahan; kedua itu bantuan makanan akan dijamin selama 3 tahun. Pendidikan ini harus free dan kesehatan juga.,” demikian harap Pieter Welip.

Menurut Adrianus Gerbes, saat ini hanya 3 orang anak repatrian yang bersekolah dari 8 keluarga repatrian yang berdomisili di Kampung Kwimi.

Mengenang kisah eksodusnya, Adrianus Gerbes mengatakan, itu Tahun 1969. Dirinya masih kecil dimana bapaknya bertugas sebagai camat di Ubrub. Mereka lari di tengah hutan besar dan lari sampai di Vanimo. Pihaknya hanya makan gana, selama tinggal di hutan beberapa bulan. Akhirnya sampai ke Papua Nugini lalu Pemerintah Australia menampung mereka di Yaco Camp di Vanimo.

“Alasan kami lari saat itu karena Papua harus merdeka. Itu saja,saya  tidak bicara banyak. That’s problem is West Papua must get their independent, just it. Kami ke sana bukan untuk cari makan karena Tahun 1969-1970, ini berdarah semua,” demikian kata Pieter Welip.

Menurutnya, saat di penampungan Australia, supply makanannya bagus sekali. Satu minggu lewat, tetap ada pasokan makanan. Tidak lewat itu. Jamin juga bagus sekali.

“Jadi kalau saya bandingkan, apa yang Pemerintah Indonesia bicara di sana dengan kondisi sekarang, tipu saja! omong kosong! Tidak sama dengan jaminan yang diberikan Pemerintah Australia kepada kami sebagai pengungsi dulu,” kata Pieter Welip dengan wajah sendu. (JUBI/AprilaWayar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *