Paradoks Papua Diluncurkan

Jayapura (5/5) — Buku berjudul Paradoks Papua yang mengulas panjang lebar soal pola-pola ketidakadilan sosial, pelanggaran hak atas hak pembangunan dan kegagalan kebijakan afirmatif, dengan fokus di kabupaten Keerom Kota Jayapura, Papua, diluncurkan.


Buku setebal 107 lembar itu mencatat pola ketidakadilan dan peminggiran (marginalisasi) yang masih mendera Kabupaten Keerom. Peminggiran itu mengikuti irisan ras, di mana mayoritas orang asli Papua berada di pinggiran dalam pola sentral-periferi atau berada di bawah dalam pola piramida. Proses dan hasil pembangunan diakses secara lebih besar oleh para migran atau penduduk non-Papua yang jumlahnya melampaui jumlah penduduk asli akibat program transmigrasi pemerintah dan migrasi spontan.

“Dinamika ini kami namakan migrant capture mechanism di mana akses terhadap proses dan manfaat pembangunan justru ditangkap dan dikuasai oleh migran non-Papua, sementara orang Papua, terutama yang berada di pinggiran dan di pedalaman tidak ikut menikmati pembangunan yang ada,” ujar Cypri J. Dale saat menjelaskan isi buku itu kepada para undangan yang hadir, Sabtu (5/5). Lanjut salah satu penulis buku ini menuturkan, selain migrant capture, ada banyak gejala yang menunjukkan mekanisme elite capture di Papua, di mana segelintir elit (yang sebagian di antaranya adalah birokrat asli Papua) menguasai akses terhadap proses dan manfaat pembangunan.  

Catatan lain dalam buku itu menyebut, dengan studi kasus Kabupaten Keerom, tampak tiga dimensi kegagalan negara di Papua. Pertama, terkait dengan tujuan Negara untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana terumuskan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara. Mayoritas Orang Asli Papua (terutama yang tinggal di pedalaman) tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk pelayanan pemerintahan, pelayanan public (terutama pendidikan dan kesehatan), pembangunan ekonomi, serta alokasi dana yang setara dengan warga Negara non-Papua di Papua. Sebaliknya tanah dan kekayaan alam mereka diambil secara masif.

Kedua, terkait dengan hak asasi manusia, Negara belum mengambil langkah yang jelas untuk memenuhi Hak atas pembangunan orang Papua. Mengacu kepada Deklarasi PBB tentang hak atas Pembangunan, sampai sejauh ini orang Papua belum menikmati “Proses ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk pemperbaiki secara konstan kemaslahatan segenap warga dan semua orang, lewat peran serta yang aktif, bebas, dan penuh makna di dalam pembangunan dan dalam distribusi yang adil atas hasil-hasilnya.”

Tiga, terkait dengan Otonomi khusus Kendati signifikan dalam alokasi dana, Kebijakan Otonomi Khusus tidak berhasil menyelesaikan persoalan pembangunan di Papua. Pengakuan jujur Negara dan Pemerintah tentang kegagalan pembangunan selama masa Orde Baru masih relevan hingga sekarang ini, karena belum ada perbaikan mendasar.

Pastor Jhon Jongga mengatakan dengan kehadiran buku ini, jelas pembangunan yang selama ini berlangsung di Keerom dilaksanakan secara sepihak. “Dalam buku ini sudah jelas pembangunan yang selama ini berlangsung di Keerom dulakukan secara sepihak,” ujarnya.

Buku Paradoks Papua ditulis oleh Cypri J. P. Dale dan Pastor John Djonga. Peluncuran ini belangsung selama sehari di Aula Santo Yosep Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur (STFT) di Abepura, Jayapura. Para undangan yang hadir dalam peluncuran itu dari Mahasiswa, Masyarakat, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Turut hadir dalam peluncuran itu tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. (Jubi/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *