Otsus Berikan Kewenangan Untuk Membangun Daerah

Jayapura (31/5) — Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Thn.2004, serta Undang-Undang No.21 Thn 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, memberikan kewenangan untuk membangun daerahnya, sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki.

“Hal ini agar pembangunan di bidang industri di daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Maka diperlukan sinkronisasi arah pengembangan industri antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Sekda Provinsi Papua Constant Karma dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan, Elia Loupatty pada kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua di Sektor Industri Provinsi Papua, di Swissbell Hotel Jayapura, Kamis (31/5).

Menurut dia, dengan peluang yang ada diharapkan setiap daerah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi pertumbuhan industri yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga komoditi unggulan yang dipilih, bila diolah harus mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Dia menjelaskan, komoditi unggulan yang mempunyai nilai tinggi dan menimbulkan efek pengganda itulah, yang selanjutnya akan didorong untuk menjadi kompetensi inti daerah, yang merupakan kumpulan terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi.

Hal ini dalam rangka memproduksi komoditi unggulan, yang merupakan akumulasi dari pembelajaran dan akan di dorong bagi keberhasilan bersaing usaha di daerah. Sebab tujuan pengembangan ini telah sejalan dengan UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.21 Thn 2001 tentang Otonomi Khusus, yang mengamanatkan pada pemerintah daerah.  Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota, untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam, yang dimiliki secara efisien dan optimal. Dalam rangka membangun daya saing daerah.

Untuk itu, lanjutnya, dalam pelaksanaannya, seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut, hendaknya difokuskan pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti daerah. Sebab sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Thn. 2010 tentang kebijakan pengembangan industry nasional. Maka kompetensi ini daerah Provinsi Papua adalah komoditi kakao, kopi, ubi jalan serta rumput laut.

“Disisi lain upaya untuk menumbuh kembangkan industry di Tanah Papua melalui program percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang akan dikembangkan antara lain adalah pengembangan komoditi pangan dari sagu dan pendirian pabrik semen,” ujarnya.

Dikatakannya, pada tahun 2012 dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk pemberdayaan Industri kecil dan Menengah di Provinsi Papua sebesar Rp3,05 milliar. Sedangkan pada 2013 alokasi dana dekonsentrasi yang akan dikelola menurut data yang akan dikelola menurut daya yang kami terima sebesar Rp3,250 milliar atau mengalami kenaikan sebesar 6,56 persen.

“Suatu peningkatan yang sebenarnya belum signifikan mengingat luas dan sulitnya daerah pembinaan di 29 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Papua,” katanya. (Jubi/Alex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *