Pemprov Berkomitmen Laksanakan Keterbukaan Informasi

Jayapura (31/5) — Dengan telah dikukuhkannya 44 orang pejabat PPID di lingkungan Provinsi Papua, maka langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah berkomitmen untuk melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan clean dan good govermance serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Syamsul Arief Rivai dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III bidang Umum, Waryoto pada pembukaan bimbingan teknis sistem pengelolaan informasi bagi pejabat PPID di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Papua, di Swissbel Hotel Jayapura, Kamis (31/5)

Gubernur menilai, 44 orang pejabat PPID yang telah dikukuhkan masih awam dalam melaksanakan tugas sebagai PPID pada SKPD masing-masing, karena dirinya menilai kegiatan bimbingan teknis ini sangat bermanfaat dan memiliki nilai tersendiri dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pejabat PPID pada setiap SKPD. Sebagai langkah tuntunan agar kedepan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik.

“Saya minta kepada semua pejabat PPID untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, setelah itu dapat menjabarkan dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai bagian tugas dan tanggung jawab sebagai PPID di lingkup kerja masing-masing,” ujarnya.

Dimana pada kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman yang baik dalam penyelenggaraan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik baik secara nasional maupun dalam skala provinsi.

Dengan demikian, Gubernur meminta agar bimbingan teknis ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menggali informasi sebanyak mungkin tentang tugas pokok dan fungsi PPID, dan memberikan apreasiasi kepada AusAID yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini melalui program kemitraan Indonesia Australia untuk Desentralisasi (AIPD).

“Kedepan proses transformasi dan keterbukaan informasi ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar-standar kompetensi yang telah ditentukan,” katanya .(Jubi/Alex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *