Soal Pers, Ini Permintaan Kemenag Provinsi Papua

Jayapura (31/5) Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Papua di Jayapura, menilai peranan pers sangat penting diera demokrasi ini. Pers juga diniali sebagai pembentuk opini publik, tapi juga sebagai pilar keempat dalam pembangunan. Dengan demikian, pers diminta tak menyajikan berita yang menimbulkan konflik antar umat beragama.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua di Jayapura, Tindige Agus Lope mengatakan, media diharapkan sebagai tim informasi komunikasi. Peran pers jelas sangat penting dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Saya kalau melihat dan mengikuti berita dari hari ke hari, itu sebenarnya sebenarnya menciptakan sebuah opini publik,” kata Tindige dalam acara silahturahmi dengan media massa dan kerukunan umat sekaligus jumpa pers dengan wartawan dan pimpinan media massa baik cetak maupun elektronik di Jayapura yang berlangsung Rempa-Rempa Café di Abepura, Jayapura, Kamis (31/5) siang. 

Lanjut dia, sebenarnya yang mengemas sebuah opini yaitu pers. Mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah, sangat ditentukan oleh pers. Pers secara jeli melihat isu yang berkembang. Bersama pers dalam pembangunan di bidang agama, kami berharap pers betul-betul menolong dalam  agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fugsi kami di kementrian agama.

Burhanudin adalah salah seorang tokoh mengatakan, peranan pers atau media massa sangat menentukan dan sangat penting. Kuli tinta tinta ini dapat berfungsi sebagai pemersatu, penghapus mitos dan sistem dalam cara berpikir masyarakat. Tapi juga sebagai corong yang membicarakan masalah yang dihadapi bersama-sama.

Disamping itu, pers juga dapat menyediakan dirinya sebagai sponsor yang secara intesif yang dapat menyebarluaskan sistem informasi untuk membangun moral dan martabat bangsa. Itulah sebabnya pers dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah lembaga ekutif, legislatif an yudikatif. Pers juga juga berperan penting sebagai pemersatu bangsa. Peranan pers juga sebagai suatu lembaga yang dapat mampu menentukan satu solusi atau demi mendongkrak kepentingan publik.

“Ini saat yang penting, Indonesia, lebih khusus di Papua, media diharapkan dapat mengontrol informasi dari publik,” ujar Tindige. Kata dia, dengan mengdepankan kesejahteraan dan dapat meminimalkan isu yang berpeluang konflik, pemancing konflik horinsontal.

 “Misalnya media televisi yang menyajikan konflik atau tindakan konflik agama atau konflik secara kultural. Konflik itu disajikan secara berulang-ulang sehariang disertai pemberian label stigmatisasi atas kelompok tertentu. Itu memang harapan kami. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang higinis langsung dihubungkan dengan agama,” ujarnya lagi.

Anang Budiono wartawan foto LKB Antara di Jayapura menilai, jika pers dikatakan sebagai pilar keempat dalam demokrasi, maka kedepan pers dapat bersinergis dengan baik dengan Kemenag Provinsi Papua. “Kalau bisa kedepan, ada hubungan yang lebih bersinergis,” pintahnya. Anang memberikan apresiasi kepada Kemenag Provinsi Papua karena kinerjanya selama dinilai cukup baik. “Papu tanah damai sangat terasa. Masyarakat hidup rukun antara satu sama lain,” tuturnya.

Viktor Mambor, pimpinan redaksi tabloidjubi.com menandaskan, masalah agama tak terlalu menguat di Papua. “Bagi saya, masalah agama tidak terlalu menguat di daerah ini,” ungkapnya. Sementara itu, pimpinan umum surat kabar harian Papua Pos di Jayapura, Panggihutan Wilpret Siagian mengatakan, Papua memang tanah damai. Tetapi, masih banyak masalah yang terjadi sampai saat ini. Dia berharap, dalam kinerja Kemenag, tak mengeluarkan informasi yang meresahkan masyarakat. “Jangan resahkan masyarakat dalam hal ibadah,” tegas Siagian. (Jubi/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *