Di Papua, Hanya 50 Persen Perusahaan Ikut Jamsostek

Jayapura (28/6)—Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, menegaskan, sampai saat ini jumlah perusahaan yang baru mengurus jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sekitar 50 persen. Dimana perusahaan yang mengurus jaminan sosial itu, hanya perusahan tertentu yakni BUMN dan BUMD.

Sementara untuk perusahaan-perusahaan formal belum mewajibkan karyawannya untuk memiliki Jamsostek, sehingga kedepan kita menganjurkan kepada perusahaan tersebut untuk dapat mengurus Jamsostek karyawan.

“Jamsostek merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja,” kata Yan Piet Rawar kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (28/6).

Menurut dia, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial sangat penting kepada masyarakat. Karena Setiap tenaga kerja seharusnya memperoleh berbagai perlindungan maupun jaminan, baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian (meninggal dunia) maupun jaminan pemeliharaan kesehatan.

“Apabila setiap tenaga kerja sudah memperoleh jaminan tersebut, maka produktivitas kerja mereka pun akan semakin meningkat. Sehingga setiap harus perusahaan harus mewajibkan karyawannya untuk memiliki Jamsostek,” tandasnya.

Dia menilai. peningkatan layanan yang dilakukan PT Jamsostek terhadap para pekerja peserta Jamsostek lambat laun dapat menghilangkan pandangan negatif yang selama ini bertumpu pada Jamsostek.

Apa pun yang dilakukan pihak Jamsostek demi peningkatan aset BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial ini sebaiknya kita serahkan kepada PT Jamsostek untuk mengelolanya. Namun yang perlu dicatat bahwa dana iuran peserta tidak akan berkurang bahkan jaminan hari tua (JHT) nya bertambah besar, lebih besar dari bunga bank.

“Jaminan sosial itu sangat perlu terutama kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat terutama bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan kematian maupun jaminan pensiun. Sehingga selaku aparat pemerintah Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada kabupaten/kota serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 yang baru ini,” katanya. (Jubi/Alex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *