Sekda Karma : Roda Pemerintahan Di Bodi Tidak Berjalan

Jayapura (1/7) — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Constan Karma, mengatakan, saat ini sistem pemerintahan di Kabupaten Boven Digul (Bodi) tidak berjalan dan macet. Bila dibandingkan dengan dua kabupaten lain seperti Kabupaten Tolikara dan Puncak, walau ada konflik sistem pemerintahan di dua daerah tersebut tetap jalan.

Dengan melihat hal itu, ujar Sekda, dirinya telah mengirim tim ke Boven Digul berulang–ulang dan terakhir tim besar dipimpin Asisten III Waryoto dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Usai tim pimpinan Asisten III ini kembali ke Jayapura. Lalu dikirim lagi tim inspektorat kesana. Tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah. Malah justru masalahnya tetap terputar dan tidak ada penyelesaian.

“Nah kalau wakil bupati Boven Digul tidak berani mengambil keputusan kita mau buat apa,” kata Sekda Constan Karma, di Jayapura, Minggu (1/7).

Menanggapi hal itu, tegas Sekda, dirinya telah meminta kepada biro hukum Provinsi Papua, untuk melihat aturan kalau ada bupati non aktif, apakah boleh memberikan perintah kepada penyelenggara pemerintahan di Boven Digul.   

“Pertanyaannya begini. Kita punya saudara kalau berposisi berperkara didalam hukum kan di non aktifkan, apakah dia boleh memberikan perintah kepada penyelenggara Kabupaten Boven Digul. Sebab itu bisa dikatakan pelanggaran,” katanya.

Surat Mendagri

Menyusul soal surat Menteri Dalam Negeri yang belum turun tentang penonaktifan Yusak Yeluwo sebagai Bupati dan menyerahkan jalannya roda pemerintahan kepada Yesaya Merasi sebagai Wakil Bupati, secara lugas Karma kembali menegaskan bahwa saat ini tim biro hukum masih sedang mempelajarinya.  

“Kata–kata bupati di non aktifkan sekarang saya lagi pelajari hukumnya. Apakah non aktif boleh memberikan perintah.  Kami tidak mempersoalkan posisi bupati dan wakil bupati yang belum final. Tetapi sekarang kan yang kami lihat sistem pemerintahan disana mesti berjalan,” tandasnya.

Sebab saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Boven Digul (Bodi) sudah mau habis masa jabatannya. Sehingga saat ini sedang digodok tiga nama yang diajukan sekda oleh provinsi.

Ketiga orang ini tentunya  punya kapasitas dan tentunya juga didukung oleh masyarakat dan DPRD Bodi. Hanya saja yang menjadi masalah orang yang mendapat dukungan baik oleh DPRD dan juga masyarakat tidak masuk dalam pencalonan dan nama yang diusulkan.

“Nah kita kan susah  juga sebab jabatan sekda sentral juga karena tugas sekda adalah mengatur SKPD, uangnya bupati dan lainnya. Sekarang kami sedang bertengkar soal pencalonan ini. Tiga calon yang diajukan kesini, satu tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Saat ini menurutnya masyarakat mau ada si A dan DPRD juga maunya si A. Tetapi kenapa si A tidak diajukan. “Kami lagi bertengkar soal itu. Sebab  tiga orang itu tidak memenuhi dan kami sampaikan kepada wakil bupati untuk ajukan lagi. Supaya tetap tiga. Nah ada yang dimaui masyarakat dan ada yang dimaui di DPRD. tetapi mereka tidak masuk dalam pencalonan. Itu yang maksud saya bagaimana itu kan mesti masuk,” tambahnya.

Namun lanjutnya, semua calon yang diusulkan itu tetap harus melaksanakan fit dan proper test. Diantara ketiga itu akan dilihat mana yang terbaik, itu yang akan menjadi Sekda Bodi yang defenitif.

Akan tetapi titik persoalan yang ada saat ini dikabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke itu, adalah apakah seorang bupati non aktif boleh memberikan perintah atau tidak didalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bodi.

“Itu titik yang berbahaya bagi seorang wakil bupati yang ada disana. Apakah ia boleh perintah keluarkan uang dari APBD atau tidak,” katanya lagi.

Seperti diketahui Bupati Bodi terpilih Yusak Yeluwo dilantik Gubernur Barnabas Suebu pada tanggal 8 Maret 2011 lalu, saat yang bersangkutan masih berstatus narapidana.

Usai dilantik Yusak kembali dimasukkan kedalam penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari versi Kemendagri mengatakan telah menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai bupati.

Namun sampai saat ini belum ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang memberikan kewenangan kepada wakil bupati Yesaya Merasi untuk melanjutkan jalannya roda pemerintahan disana.  Sehingga roda pemerintahan disana menjadi timpang.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara pada Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo. Yusak dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana dalam dakwaan primer.

Sejak dipenjaranya Bupati Yusak Yeluwo yang terlibat korupsi secara bersama–sama terkait pengadaan kapal tanker LCT 180 Wambon dan APBD Kabupaten Boven Digul periode tahun 2002 – 2005.

Yusak harus membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Selain itu ia harus membayar uang pengganti sebesar Rp45,7 miliar kurungan dua tahun penjara, jika tidak mampu membayar.

Jalannya roda pemerintahan di Boven Digul tidak berjalan baik. Pasalnya segala kebijakan pemerintahan, harus dikonsultasikan ke Jakarta.  Dalam artian dibalik jeruji besi tempat Yusak Yeluwo di tahan di LP Cipinang yang saat ini sudah menjalani masa pidananya selama 2,5 tahun penjara.

Selain itu juga semua pejabat – pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), termasuk jabatan Sekda Boven Digul yang juga berstatus Plt.

Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi resah. Pasalnya tidak ada perputaran uang di kabupaten yang terkenal dari sisi historisnya sebagai tempat pengasingan mantan Presiden RI pertama Soekarno.

Uang  yang digelontorkan untuk pembangunan di kabupaten ini, itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sendiripun tidak mengetahui uang itu berputar dimana.

Sehingga beberapa waktu lalu di tanggal 11 Juni lalu, ratusan masyarakat se Nusantara di Kabupaten Boven Digul menggelar aksi demo damai, yang menuntut adanya sekda defenitif. Dimana mereka meminta jabatan sekda harus ditempati putra asli Boven Digul. (Jubi/Alex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *