Siap Digantung dan Ditembak Jika Korupsi

Jayapura (30/8)—Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, mengatakan dengan tegas, dirinya bukan hanya siap dicopot dari jabatan, tetapi juga ikhlaskan dirinya untuk digantung di tiang dan ditembak, jika terbukti melakukan korupsi.

“Kalau saya terbukti melakukan korupsi, bukan hanya siap di copot tetapi saya ikhlas digantung dan ditembak mati,” kata Achmad Hatari kepada wartawan di ruang kerjanya, di Jayapura, Kamis (30/8).

Dikatakannya, atas nama pihak eksekutif, dirinya sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas statmen-statmen dari teman-teman di Dewan Perwakilan rakyat Papua (DPRP), khususnya anggota dewan terhormat Wakil Ketua Yunus Wonda juga dari MRP.

“Kami berterimakasih untuk memperbaikinya dan kami eksekutif menyadari mereka adalah lembaga pengawasan. Mereka didalam ketentuan itu mengawasi jalannya pemerintahan daerah bukan memeriksa. Karena itu, mereka harus memahami secara koperhensif ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

“Pada intinya beliau-beliau ini harus memahami secara koperhensif seluruh aturan-aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan keuangan negara, agar statmen itu tidak bias. Sebab DPRP juga bertugas untuk memberikan pembelajaran politik kepada publik, tetapi kalau statmen itu bias apalagi keluar dari aturan maka statmen itu menjadi tidak bermakna, malah justru memberikan kebingunan bagi publik,” ujarnya.

Terkait dengan soal LHP diserahkan ke KPK, jelas Hatari, dirinya ingin mengkoreksi apa yang telah disampaikan Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang baru disampaikan atau LHP BPK yang sudah ditindaklanjuti adalah LHP keuangan pemerintahan provinsi Papua sampai dengan tahun anggaran 2012.

“Jadi tahun anggaran 2012 belum berakhir, bagaimana sudah ada LHP. Ini yang ingin saya luruskan. Pasalnya tahun 2012 ini masih berjalan, tetapi disitu dituliskan LHP tahun 2012, ini perlu kita luruskan karena 2012 waktunya belum berakhir, bagaimana BPK mau membuat laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Lanjuntya, laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan melalui sidang paripurna dewan tahun 2010, di ruang sidang paripurna DPRP yang kemungkinan juga sudah diserahkan Yunus Wonda ke KPK itu adalah laporan tindak lanjut tanggal 20 Juli 2011. “Jadi standarnya BPK menyerahkan hasil laporan keuangan kepada kepala daerah adalah 60 hari. Sementara kami sebelum 60 hari sudah menyerahkan dan menyelesaikan tindaklanjut itu,” tukasnya.

Dia menegaskan, di dalam laporan BPK hampir semua SKPD ada sedikit flek, tetapi flek itu ada yang bersifat administratif ada yang bersifat material. Jadi didalam ketentuan yang bersifat administratif seperti kurang tiket, kurang kwitansi, dan belum ditempel materai ini dilengkapi, namun temuan-temuan yang sifatnya material itu di stor kembali dan itu sudah dilakukan karena laporan hasil pemeriksaan itu sudah ditindaklanjuti oleh gubernur dikirim kepada BPK, Inspektorat dan lainnya.

“Jadi kalau dikirim ke KPK syukur Almhamdulilah. KPK bekerja profesional bukan terima laporan itu kemudian langsung tangkap orang, paling tidak KPK berkoordianasi dengan BPK. Waktu melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Papua tahun anggaran ini, tahun anggaran ini temuan yang sangat material yang merugikan negara apa saja dan di SKPD mana saja. Jadi silahkan saja, tetapi kami mengharapkan yang membuat statmen itu paling tidak mereka introspeksi dirinya lebih dulu baru membuat statmen kepada publik. Sebab apakah yang membuat stamen itu pengelolaan keuangan di kantornya sudah bagus, transparan dan akuntabel. Ini pertanyaan,” tandasnya.

Dia memberikan contoh, seperti statmen dari Pak Wonda, pengelolaan keuangan dilembaganya sendiri yang dipimpin secara kolektif kepemimpinannya masih juga ada flek. Dimana ada ratusan juta yang belum di stor kembali dan karena itu harus introspeksi diri dulu baru bicara keluar. Kalau lembaga ini bersih sama sekali silahkan bicara keluar.

Lanjutnya, pada 2010 ada flek dimana ada Rp440 juta lebih yang harus di stor ke kas daerah tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sampai hari ini belum di stor. Ada satu item lagi menyetor kekurangan volume pekerjaan pagar taman gedung kantor DPRP Rp59 juta lebih. Ini sangat material jadi ini harus diperiksa dulu baru buat statmen. Ini sesuai tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah ditetapkan dengan surat Gubernur Papua tanggal 20 Juli 2011.

Sedangkan pada 2011 kemarin juga terdapat flek di DPRP dan MRP, dan karena itu kenapa LHP tidak diserahlan melalui sidang paripurna dan harus diserahkan di kantor BPK. “Jadi kalau orang bicara soal keuangan apalagi disebut carut marut orang akan berfikir hal itu terjadi di Badan pengelolaan keuangan provinsi, padahal kami hanya kompelasi carut marut dari SKPD bukan disini. Ini yang tidak paham. Carut marut yang disebut mereka atau bahwa ada kesalahan-kesalahn kecil hampir merata di semua SKPD. Kalau itu sifatnya administratif ya diperbaiki, kalau itu sifatnya merugikan keuangan negara stor kembali, Simpel saja. Jadi kalau sudah diserahkan ke KPK nanti kita lihat, kapan KPK datang dan pasti mereka akan berkonsultasi dengan BPK tentang temuan itu,” katanya.

Sementara tahun 2010 MRP juga ada terdapat flek, dimana sebesar Rp284 juta lebih. Dan satu poin dari penegasan ini harus memberikan sanksi administrasi kepegawaian yang tegas kepada pegawai MRP yang melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Jadi instropeksi didalam rumah dulu baru bicara keluar. Masa rumah kita sedang kotor kita malah peduli dengan rumah orang lain,” tambahnya.

Saat ditanya kalau seandainya ada temuan oleh KPK, kata Hatari, KPK sudah memeriksa pihaknya selama satu setengah bulan, baik itu mengenai bantuan sosial, hiba dan lainnya. Satu setengah bulan di akhir bulan Oktober 2010. Setelah itu BPK datang kembali ke Jakarta, kemudian datang lagi tim BPK dalam jumlah yang besar untuk memeriksa Otsus.

BPK disini juga periksa secara khusus untuk Otsus. Jadi setiap tahun tidak terlepas dari dua kali pemeriksaan BPK, yakni pemeriksaan intern yang disebut pemeriksaan pendahuluan, setelah itu dokumen itu diserahkan ke Inspektorat wilayah (Irwil) untuk dilakukan riview. Setelah Irwil melakukan riview baru kembali ke kami yang kemudian di bukukan dan menyerahkan kepada BPK. Waktunya paling lambat tanggal 31 Maret dan kami penuhi itu semua.

“Irwil dan BPK memeriksa disini, dan statmnen mereka luar biasa performance dokumennya karena mereka belum menemukan hal seperti ini di provinsi lain. Bukan kepentingan subjektivitas tapi pengakuan BPK RI dan BPK perwakilan Papua, Ispektorat Departemen Dalam Negeri memberikan pengakuan bahwa dokumen-dokumen pengeloaan keunagan daerah Papua sangat performance dengan demikian memudahkan tim untuk melakukan pemeriksaan. tidak carut marut. Jadi kalau ada statmen carut marut harus dibuktikan,” katanya dengan tegas.

Dia menilai, semua orang memiliki tujuan untuk membasmi korupsi, tapi harus ada etika dan sopan santunya siapa yang korupsi, dan korupsi proyek apa, dan dana apa. “Simpel saja audens dengan BPK saja, BPK pasti mau karena mereka tidak tetutup, mereka profesional. Asal jangan begitu bicara soal keuangan sasarannya Kepala Badan Keuangan, padahal dari siklus ini sangat tidak paham. Saya doktor politik dan pemerintahan, untuk itu saya menterjemahkan ini sebagai retorika politik khususnya Pemilukada Papua yang tertunda 1,5 tahun lebih,” katanya.

Dia menegaskan, di dalam Pasal 311 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 1 berbunyi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, Ayat 2 pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 2 bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

“Jadi kalau DPRD melakukan pemeriksaan itu salah karena dengan begitu DPRD sudah mengambil alih kewenangan Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan BPK. Mereka hanya melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan lebih khusus lagi Perda tentang APBD. Itu bukan kewenangan DPR, fungsi itu ada di BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kalau aparat-aparat hukum menganggap perlu. Tetapi kalau DPRD yang melakukan itu, wah itu bukan tupoksi mereka. Sebab lanjutan dari Pasal 312 itu mengatakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak bisa keluar dari itu. Bahkan lebih tegas lagi di Pasal 316 mengatakan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tegas. Jadi kalau DPRD melakukan pemeriksaan tidak sesuai,” tandasnya.

Sementara mengenai demo yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu terhadap dirinya, ujar Hatari, dirinya sangat menghormati dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman mahasiswa apalagi itu dari Uncen karena saya alumninya. Hanya yang menjadi mereka tidak profesional adalah mereka berteriak-teriak tanpa data. “Untuk mengantikan sesorang tidak perlu mereka berteriak, gubernur dengan sms saja jika saya diperintahkan harus keluar hari ini, hari ini juga saya tinggalkan ruangan ini. Ini bukan hak warisan orang tua saya kok,” tambahnya.

Untuk itu, tegas Hatari, kalau dirinya terbukti melakukan korupsi, bukan hanya siap di copot tetapi dirinya iklas ditembak mati di tiang gantungan. “Saya sebagai Kepala Badan Keuangan adalah bagian dari sistem pemerintahan, lebih khusus lagi saya adalah bagian dari sistem pemerintahan yang lama yang di pimpin oleh Barnabas Suebu yang sekarang di jegal untuk tidak boleh maju. Jadi jangan karena sentimen-sentimen pribadi kemudian bikin statmen yang mencemarkan nama baik, itu namanya memfitnah dan menyebarkan kebohongan. Saya tidak memiliki masalah dengan teman-teman di DPRP dan MRP,” tegasnya.

Dia mengatakan, di badan pengelolaan keuangan tidak mengelola proyek tetapi hanya satu, yakni bagian mentranfer dana otsus dan Respek. Untuk diketahui, lanjutnya, hari ini pihaknya sudah mentranfer dana otsus kepada kabupaten/kota tahap kedua sebesar Rp406 milyar lebih bagi kabupaten yang sudah mempertanggungjawabkan tahap pertama. Sementara bagi kabupaten yang belum mempertanggungjawabkan dana tahap pertama kami tidak berikan. Ini merupakan penegasan dari BPK.

“Setelah KPK periksa selama 1,5 bulan dan berlapis-lapis BPK periksa termasuk Polda, termasuk DPRP membentuk panitia musyawarah untuk melakukan pemeriksaan selama 1 bulan lebih. Dari pemeriksaan-pemeriksaan itu, sampai saat ini kita belum mendengar salah satu pimpinan dari SKPD di Provinsi Papua masuk penjara atau salah satu Pendeta dipenjara karena menyalahgunakan uang gereja, tidak ada. Kok orang di luar berteriak. Ini era transparan, artinya dibuka seluruh dokumen pengelolaan keuangan untuk dilihat oleh publik dan dapat dibandingkan. Jadi harus bedakan mana statmen pribadi mana statmen berlindung dibalik institusinya atau atatmen atas nama lembaga,” katanya.

Dia menilai, dinamika politik lokal di Papua menjadi tidak dinamis lagi karena tertunda-tundanya pelaksanaan Pemilukada dan ini eksesnya karena kami yang masih ada dalam struktur ini adalah bagian dari sistem pemerintahan yang lama karena itu kita terjemahkan ini sebagai satu koreksi, tetapi kalau menuduh korupsi data harus tersaji baik jangan memfitnah.

“Bawa data konform dengan BPK serahkan ke KPK, itu baru hebat. Apalagi yang baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa sangat luar biasa, saya pribadi berikan apresiasi luar biasa karena saya juga dulu pernah menjadi mahasiswa. Tetapi yang menjadi tidak profesional adalah mereka berteriak-teriak tanpa data. Harus jelas, dinas mana yang terkorup. Sekali lagi Badan Pengelolaan Keuangan hanya mengkompelasi yang terjadi disemua dinas yang menjadi satu buku yang disebut laporan keunagan pemerintah provinsi Papua,” ujarnya.

Dia mengaku, dalam posisi ini tidak memiliki masalah-masalah pribadi dengan teman-teman di DPRP dan MRP. Sejauh ini kami harmoni dan rukun. Kalau bicara soal menghambat dana Pemilukada pertanyaannya adalah kapan Pemilukada berlangsung sehingga dananya tidak ada. Tahapan Pemilukada saja kita belum tau kapan, kok harus kasih keluar dana sekarang bisa ditangkap KPK. “Kalau Pemilukada sudah berlangusung Hatari tidak mengeluarkan dana Pemilukada baru silahkan demo, copot dan kasih turun,” tambahnya.

Menurut dia, ini adalah hembusan akumulasi dari satu hal yang sampai hari ini tertunda-tunda atau kita sebut saja Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2012-2017. Untuk itu, kami terjemahkan biasa-biasa saja, tidak tersinggung, tapi ini harus kita proporsikan dan saya adalah bagian dari sistem pemerintahan yang lama.

Politik lokal yang tidak dinamis lagi dan menghadirkan implikasi yang tidak satu orangpun bisa prediksi kapan Pemilukda ini akan berlangsung. Demokrasi harus dipahami sebagai sebuah mekanisme politik untuk menjamin terpenuhinya hak-hak berpolitik bagi setiap warga negara. Karena itu demokrasi jangan diekspresikan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas dengan menaifkan hak-hak politik orang lain. Ketika seseorang siapapun dia yang ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara maka wajib untuk dihormati.

Sementara terkait dengan dinamika politik lokal di Papua saat ini, semua pihak hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menghormati hak-hak politik itu. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen-sentimen yang bersifat individual, kelompok. Sebab jika itu terjadi maka kita akan semakin jauh dari semangat untuk menenggakan nilai-nilai demokrasi yang baik dan juga sesungguhnya kita tidak mewariskan apapun untuk generasi berikutnya.

Dikatakannya, poin penting yang ingin dikemukakan disini bahwa apresiasi kita terhadap politik lokal saat ini haruslah berempati pada penegakkan nilai-nilai demokrasi yang diatur melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini harus disadari kita tidak sedang membela seseorang secara pribadi tetapi yang kita bela adalah penenggakan nilai-nilai demokrasi itu. Jika kemudian seseorang terkena imbas, apakah itu sifatnya merugikan atau menguntungkan maka itu semata-mata sebuah konsekuensi logis dari pembelaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan bukan sebuah tujuan yang di skenariokan atas dasar suka atau tidak suka terhadap seseoarang.

Hari ini seorang putra Papua yang bernama Barnabas Suebu sebagai warga negara yang diakui dan dijamin hak-hak politiknya oleh negara untuk maju sebagai gubernur Papua, maka wajib untuk dihormati dan dihargai oleh semua pihak bukan semata-mata karena suka atau senang kepada pribadi yang bersangkutan tetapi memang beliau selaku warga negara sebagaimana juga calon-calon gubernur yang lainnya memiliki hak-hak politik yang sama.    

“DPRP dan MRP juga ada flek, tidak transparan dan akuntabel mengelola keuangannya. Saya kamus berjalan tentang pengelolaan keuangan daerah di Papua. Karena seluruh regulasi tentang keuangan daerah saya ikut menyusunnya termasuk APBD kabupaten/kota se-Papua saya tahu mana yang sudah baik sekali, mana yang setengah baik dan mana yang belum baik sekali ada di saya tinggal buka file saja. Khusus MRP, punya flek banyak sekali. Baik di kepemimpinan MRP yang lama maupun MRP yang sekarang. Kalau kita buka file ini siapa yang bertanggungjawab,” tutup hatari. (Jubi/Alex)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *