Rencana Kabupaten Pemekaran Tunggu Persetujuan DPD

Jayapura (31/8) — Meski Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menerima berkas rencana pembentukan beberapa kabupaten baru di Papua, namun hingga kini belum ada putusan resmi dan rekomendasi dari DPD. Anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Hendrik Tomasoa mengungkapkan, saat ini ada 10 kabupaten/Kota yang rencananya akan dibentuk, masih menunggu pembahasan dan persetujuan DPR RI.

 

“Masing-masing adalah Katemban, Yahukimo Utara, Yahukimo Timur, Yahukimo Barat Daya, Yahukimo Barat Pegunungan Seir, Memberamo Hulu, Kota Merauke, Yapen Barat, Yapen Timur serta Grimenawa. Jika sudah dibahas dan disetujuai selanjutnya DPD akan menyerahkan ke Komisi II DPR RI untuk dibahas di Badan Legislasi dan juga kepada Mendagri guna persiapan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU),” ungkap Hendrik Tomasoa, Jumat (31/8).

Ia menjelaskan, jika nantinya DPR RI terlebih mengajukan RUU, maka RUU itulah yang akan dipakai. Sedangkan RUU yang diajukan Mendagri lebih akan digunakan sebagai penyanding. Untuk kabupaten/kota yang masih menunggu persetujuan DPD RI lanjutnya, jangan berkecil hati karena DPRP akan tetap mendorong aspirasi itu.

“Walaupun kenyataannya hampir semua tim pemekaran kabupaten/kota belum memiliki PP No. 78 Tahun 2007 tapi disatu sisi pemekaran adalah merupakan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh para penyelenggaraan negara. Seharusnya Kepala Biro Pemerintahaan Provinsi mengirim data pemekaran kabupaten/kota lainnya kepada DPRP agar segera diparipurnakan dan dikeluarkan putusan dan risalah,” terangnya.

Dikatakannya, kekurangan dari 21 kabupaten/kota yang belum disetujui dan berkasnya dikembalikan oleh DPD untuk sementara diserahkan kepada instansi tekhnis dan Tim Pemekaran guna dilengkapi agar aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan oleh DPRP.

“Jika ada pandangan yang mengatakan permintaan pemekaran kabupaten/kota bukan datang dari masyarakat tapi dari tokoh-tokoh politik yang kalah bersaing dalam Pemilukada itu bukan tugas DPRP,” tutup Tomasoa. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *