Kekerasan Selalu Mendera Pekerja HAM

Manokwari (29/9) —  Yayasan Mnukwar di Manokwari, Papua Barat, menilai kekerasan di Papua menjadi makanan para pekerja Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan selalu mendera pekerja HAM ketika melakukan advokasi.

Demikian disampaikan Andi Saragih, redaksi house Mnukwar saat memaparkan materi peran media audio visual dalam mengadvokasi masalah masyarakat kepada kelompok V yang berdiskusi tentang media sebagai alat dalam mengadvokasi masalah terutama terhadap hutan dan lingkungan. “Kekerasan di papua selalu jadi makanan harian bagi pekerja HAM. Kami sudah biasa hadapi itu dalam melakukan advokasi di kampung-kampung yang ada di Manokwari,” kata Andi diruang kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, Jumat (28/9).

Menurut dia, peran media terutama audio visual dan film pendek adalah satu alat untuk mengadvokasi suatu masalah masyarakat yang bermukim di kampung. Film pendek sangat praktis  bagi masyarakat kampung. Mereka lebih suka nonton film pendek dibanding membaca tulisan panjang. “Masyarakat lebih suka nonton film pendek dibanding dengan membaca berita. Kami di Mnukwar kalau ke kampung-kampung lebih suka membuat film pendek untuk advokasi masalah mereka,” tuturnya.

Lanjut dia, untuk membuat suatu film pendek, tidak perlu menggunakan kamera canggih yang harganya mahal. Tetapi, cukup menggunakan kamera digital. Dengan demikian, penggunanaannya harus dikuasai. “Orang yang mengoprasikannya harus tau. Benar-benar menguasai. Karena, pengguna kamera untuk membuat suatu film pendek sering mengalami kekerasan di lapangan,” ujarnya.

Hendrik dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua di Jayapura mengatakan, ada dua pengertian advokasi. Pertama, advokasi ligitasi dan advokasi nono litigasi. “Kami biasanya pakai dua advokasi ini untuk mengusut masalah masyarakat,” kata Hendrik. Advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang sah oleh negara. Misalnya, mengadvokasi masalah penangkapan seseorang yang sebenarnya tidak bersalah atau penggunaan pasal yang tak sesuai dengan masalah melilit orang yang berangkutan.

Selanjutnya, advokasi non litigasi adalah advokasi yang dilakukan diluar aturan hukum yang berlaku. Semisal, membatalkan suatu kebijakan pemerintah yang mengorbankan masyarakat. Meminta masyarakat untuk tetap mempertahankan hak-haknya jika ada perusahaan yang masuk dan beroperasi di kampungnya. (Jubi/Musa)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *