Negara Harus Buka Dialog Dalam Menyelamatkan Manusia dan Sumber Penghidupan di Tanah Papua

Manokwari (29/9) — Negara harus membuka dialog dalam menyelamatkan manusia dan sumber-sumber penghidupan di tanah Papua. Demikian Deklarasi Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua II yang diselenggarakan oleh Foker LSM Papua di Manokwari, (27-29/9).
 

Penderitaan rakyat Papua yang telah berlangsung selama 43 tahun, tidak hanya disebabkan oleh pencaplokan hak-hak politik rakyat Papua, tetapi juga perampasan hak-hak dasar atas kekayaan sumber daya alam di dalam tanah Papua, di atas tanah, di dalam laut termasuk udara, dengan cara-cara sistematis. Selain itu, di dalam program pembangunan yang telah dijalankan selama 43 tahun tersebut tidak melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua. Kebijakan khusus Papua dalam otonomi khusus Papua, hanya merupakan janji-janji politik yang membuat rakyat Papua tidak menuntut hak-hak dasar dan justru terlibat didalam konflik-konflik horizontal yang telah menelan banyak korban. Hal ini disadari benar oleh para peserta Kongres SMHP II yang sebagian besar adalah masyarakat adat Papua.

 

Berdasarkan realitas ini, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari tujuh wilayah adat ; wilayah 1. Mamberamo Tami, wilayah 2. Saireri, wilayah 3.  Doberay, wilayah 4. Bomberay, wilayah 5. Animha, wilayah 6. Lapago, wilayah 7. Meepago, dalam Kongres SMHP II menyatakan :

1.   Mendukung penuh inisiatif rakyat Papua untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia secara jujur, adil, terbuka dan bermartabat serta dimediasi oleh pihak ketiga yang netral ;

2.   Pemerintah Indonesia segera menghentikan aktifitas dan ijin-ijin baru investasi eksploitasi sumber daya alam yang merusak dan merugikan masyarakat adat Papua, Indonesia dan dunia.

3.   Membentuk badan Sekretariat Jenderal Kongres Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, terdiri dari ; masyarakat adat, pemuda, perempuan, LSM, kaum intelektual yang mempunyai komitmen, bertanggung jawab dan betugas untuk mengawal dan mengawasi terlaksanannya isi deklarasi dan hasil kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua.

Deklarasi Kongres SMHP II ini ditandatangani oleh beberapa aktivis NGO, jaringan perempuan Papua dan Tokoh Masyarakat Adat di aula Universitas Negeri Papua (UNIPA) pada tanggal 29 September 2012. (Jubi/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *