Hutan Papua Gundul dan Termarjinalisasi

Manokwari (29/9) — Kehadiran warga transmigrasi mengundulkan hutan di Papua. Tak ada kebijakan pemerintah yang memihak pada rakyat Papua sebagai pemilik hutan. Mereka terus tersingkir dan termarjinalisasi.

 

Demikian disampaikan  Paulus Samkakai mewakili masyarakat Adat Malind Merauke dalam dialog interaktif dengan Radio Repulik Indonesia (RRI) Manokwari usai pembacaan deklarasi selamatkan manusia dan hutan Papua di Aula kampus Universitas Negeri Papua, Manokwari, Papua Barat, Sabtu (29/9) malam.

Menurut Paulus, di Merauke ada dua penyebab warga Merauke tersingkir dan termajinalisasi. Pertama, kedatangan warga transmigrasi. Kata dia, kehadiran warga trans mengundulkan hutan Papua. Masyarakat adat sebagai pemilik lahan tak mendapat sesuatu. “Masyarakat pemilik lahan hanya jadi penonton. Mereka tidak dapat apa-apa,” kata Paulus.

Kedua, kehadiran perusahaan raksasa MIFEE (Merauke Integried Food and Energy Estate). Menurut Paulus, masyarakat adat sama sekali tak mengetahui kehadiran perusahaan raksasa itu. “Masyarakat adat sama sekali tidak mengetahui proyek itu masuk. Mereka dirugikan,” ujar Paulus. Pemerintah Kabupaten Merauke terkesan lebih melindungi perusahaan dibanding membela warga pemilik lahan.

Masih dalam dialog interaktif, mananwir beba Byak, Yan Piet Yarangga menyatakan, saat ini masyarakat Papua semakin terpuruk diatas tanahnya sendiri. Secara tidak langsung pembunuhan terhadap masyarakat adat Papua sementara sedang berlangsung secara sistematis. “Suara hati dari dewan adat sudah didorong ke pemerintah. Tapi, tidak ada kemauan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” ucap Yan Piet.

Lien Maloali mewakili tokoh perempuan Tabi mengatakan, perempuan merupakan bagian penting dalam masyarakat adat Papua. Perempuan Papua selalu berpikir melahirkan dengan aman. Apabila hutan dan tanahnya hilang maka ia harus berusaha untuk mencari nafkah lebih jauh lagi. Karena, perempuan Papua adalah pekerja keras.

Max Binur dari Belantara Papua mengatakan, rakyat Papua semakin tidak diperhatikan. Mereka semakin tertindas diatas tanahnya sendiri. Ia menegaskan, kasus-kasus di Papua harus diselesaikan. “Kami berharap, kasus-kasus di Papua diselesaikan. Pemerintah dan masyarakat adat harus duduk bersama untuk memecahkan dan mencari solusi,” harap Max.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu menandaskan berkaitan dengan berbagai persoalan itu, Foker berupaya memfasilitas Kongres untuk membicarakan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat. Mengajak masyarakat adat untuk bagaimana caranya mereka menjaga hutan dan tanahnya. “Saya berharap, hasil yang sudah disepakati bersama dalam kongres ini dikerjakan secara bersama guna menjaga dan menyelematkan hutan dan tanah di Papua,” tuturnya.

Paulus Samkakai, Septer Manufandu, Yan Piet Yarangga, Lien Maloali dan Herman dari masyarakat adat Wondama tampil sebagai pembicara dalam dialog-Interaktif terkait kongres. Dialog itu dipandu oleh dua moderator yakni Herman dari RRI Manokwari, selanjutnya, Pietsaw Amafnini dari Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan Tanah Papua. (Jubi/Musa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *