DPRP Tinjau Rencana Daerah Otonom Baru di Waropen

Serui (30/9)Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meninjau langsung wilayah Kabupeten Waropen yang rencananya akan menjadi daerah otonom baru dengan nama Kabupaten Ghondumi Sisare. Tim yang dipimpin langsung ketua DPRP, John Ibo serta didampingi beberapa angggota DPRP lainnya yakni Wakil Ketua Komisi A, Yanni, anggota komisi A, Ina Kudia, Naftali Kobepa, Hendrik Thomasoa, sekertaris Komisi A, Yulius Miagoni serta perwakilan MRP  tiba di lokasi, Jumat (28/9).

 

Kedatangan rombongan DPRP ini ke Distrik Misare yang merupakan calon Ibu Kota Kabupaten Ghondumi Sisare nanatinya disambut bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buinai bersama jajarannya serta tokoh agama, tokoh adat dan tim pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare. Dihadapan masyarakat setempat, Ketua DPRP John Ibo mengatakan, kehadirnya bersama anggota DPRP di wilayah tersebut.

 

Dihadapan masyarakat Ketua DPRP, John Ibo mengatakan, kehadirannya bersama rombongan di wilayah tersebut karena ingin menyaksikan secara langsung aspirasi dan apa yang masyarakat inginkan. “Kehadiran kami di sini ingin menyaksikan dari dekat apa yang masyarakat inginkan. Masyarakat ingin pemekaran karena mereka ingin sejahtera. Baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah dan lainnya,” kata John Ibo dihadapan ratusan warga yang hadir, Jumat (28/9).

 

Menurutnya, besarnya harapan masyarakat agar Kabupaten Ghondumi Sisare segera terbentuk, menjadi pertaruhan pihaknya. Apalagi ia menilai jika adanya moratotium Presiden RI dianggap tidak cocok untuk Papua yang wilayahnya begitu luas dan berada di gunung serta lembah.

 

“Kami disini karena ingin mendengar secara langsung aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran karena mereka ingin sejahtera. Kalaupun Presiden telah mengeluarkan moratorium, namun hal itu tidak cocok untuk Papua dengan wilayah yang begitu luas yang berbukut dan berlembah. Silahkan moratorium diberlakukan untuk daerah lain tapi tidak untuk Papua karena hingga saat ini pemekaran beberapa kabupaten di Papua masih diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi kesejahteraannya, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan lainnya. Untuk itu pemekaran bisa menjadi solusi,” jelasnya.

 

Dikatakan, DPRP berjuang selama dua bulan untuk menerbitkan risalah beberapa kabupaten calon kabupten baru termasuk Ghondumi Sisare dan kedatang rombongan DPRP ke Waropen juga ingin menyerahkan risalah tersebut kepada Pemerintah dan DPRD setempat.

 

“Jadi mungkin setelah ini saya tidak akan pernah datang lagi ke sini. Saya akan datang kembali jika kabupaten ini sudah terbentuk. Saya akan datang meresmikannya. Jadi masyarakat bis amelihat sendiri jika kami DPRP juga terus berusaha dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” tutup John Ibo.

 

Sementara itu Bupati Waropen, Yesaya Buinei mengungkapkan,selain Ghondumi Sisare ada satu lagi kabuptan yang ingin dibentuk di Waropen yakni Lembah Ufair. Hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang saat ini.

 

“Ghondumi Sisare dan Lembah Ufair yang juga merupakan wilayah kabupaten Waropen ini aspirasi yang sedang berkembang saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, telah diamanatan bahwa pembentukan satu daerah baru pada hakikatnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Ini tujuan pokok yang harus kita kedepankan,” tandas Yesaya Buinai.

 

Ia melanjutkan, pembentukan daerah Otonom baru berupa pemekaran dari satu daerah depenitif karena itu aspirasi, maka aspirasi itu dilanjutkan untuk diwujudkan sesuai UU negara RI. Kesejahteraan masyarakat yang diutamakan, bukan untuk merebut jabatan. Selain itu dengan kunjungan dewan ke wilayah itu sesuai PP nomor 78 tahun 2007.

 

“Ini bentuk regulasi pemerintah dimana semua pembentukan kabupaten baru harus sesuai aturan dan inilah bagian yang sedang kita lalui.  Ada tiga persyaratan pokok dalam PP 78 tahun 2007 dan Ghondomi Sisare sudah memenuhi persayaratan itu. sehingga sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satu wilayah Otonom baru di Papua,” terangnya.

 

Diungkapkan Buinei, proses pemekaran kabupaten Gondhumi Sisare telah memenuhi persayaratan PP 78 tahun 2007 dan tahun 2011, dan tim pemekaran daerah otonom baru Ghondumi Sisare terlah dibentuk lewat Keputusan Bupati nomor 32 tahun 2011 pada 1 Juli 2011 lalu.

 

“Pada bulan yang sama juga dilakukan presentasikan kajian ilmiah oleh Narsum dari lembaga penguatan otonomi daerah dalam suatu seminar. Dan kajian itu diprsenetasikan di hadapan Gubernur Papua. Untuk Ghondumi Sisare sendiri ada lima distrik yang nantinya akan masuk dalam wilayah kabupaten baru itu yakni Distrik Masirei, Misei Sayapi, Demba, Woti dan Soyoi Mambai,” tutup Yesaya Buinai. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *