Ombusdmen RI Masuk Papua

Tangerang (14/10)—Budi Santoso salah satu anggota Ombusdmen Jakarta mengaku, sudah ada perwakilan Ombusdmen  Repulik Indonesia (RI) yang ditempatkan di Papua. Mereka ditugaskan disana untuk melaporkan masalah-masalah yang dihadapi warga tapi juga kinerja pemerintahan setempat untuk dilanjutkan ke pengambil kebijakan di pemerintah pusat.

“Sudah ada perwakilan Ombusdmen yang ditempatkan di Papua untuk menyalurkan masalah-masalah di sana ke pemerintah pusat. Penempatannya baru dilakukan akhir September,” kata Budi Santoso saat di wawancarai tabloidjubi.com usai Training of Trainers (TOT) untuk Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar oleh Kemitraan Partnership bekerja sama dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta di Hotel Santika – Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banteng, Minggu (14/10).

Menurutnya, penempatan perwakilan ini, kedepan diharapkan dapat melaporkan segudang masalah yang terjadi di tanah Papua. “Kami harap, dengan penempatan ini, masalah-masalah yang terjadi disana dapat disampaikan ke pusat untuk dilanjutkan ke pengambil kebijakan di pemerintah pusat di Jakarta,” ujarnya. Lanjut dia, sebenarnya, Ombusdmen ini sudah dibentuk sejak tahun 2008. Kala itu, sebanyak tujuh perwakilan yang disahkan negara dan ditugaskan untuk bertugas melaporkan masalah di beberapa daerah yang ada di tanah air.

Jumlah ini terbatas, sehingga sejumlah daerah tak ada ombusdmen termasuk Papua. Beranjak dari kondisi ini, pada 2012 ini, pemerintah pusat menambah ombusmend sebanyak 15 orang. Ke lima belas Ombusdmen ini telah di lantik akhir September lalu. “Mereka selesai dilantik langsung di training lalu ditugaskan di daerah yang belum ada. Di Papua, ada satu orang yang ditugaskan untuk melaporkan masalah yang ada disana,” ungkapnya.

Iwanggin Sabah Alif  yang ditugaskan sebagai perwakilan Ombusdmen di Provinsi Papua di Jayapura untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Iwanggin dibantu oleh satu orang asisten. Kantor Ombusdmen di Jayapura beralamat di Kampung Tiba-Tiba di Abepura. Budi mengatakan, kedepan asisten Iwanggin akan ditambah. Karena, menurut aturan, asisten Ombusdmen sebanyak lima orang. Dia menambahkan, Ombusdmen didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. (Jubi/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *