Segera Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Tangerang (14/10)Kemitraan Partnership Jakarta meminta, Pemerintah, instansi terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat segera memantau kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Tak hanya itu, penggunaan anggaran negara untuk rakyat juga perlu di pantau.  

Bertolak dari itu, Kemitraan Partnership Jakarta menggelar Training of Trainers (TOT) untuk Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Santika – Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banten, selama tiga hari yakni sejak Sabtu – Senin (13-15/10). TOT ini dilakukan berdasarkan laporan KPK yang disampaikan dalam peluncuran Project cleaning, 16 kasus dari 40 kasus yang ditangani KPK pada tahun 2010 adalah kasus korupsi pengadan barang dan jasa.  Dari kasus itu, beberapa tersangka adalah mantan pejabat pusat maupun daerah. Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa kian memprihatinkan mengingat kenyataan bahwa pengeluaran untuk sektor ini menyerap hampir 70% anggaran negara/daerah.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya korupsi pengadaan ini adalah kurangnya kontrol terhadap manajemen pelayanan pengadaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Faktor lainnya adalah belum terlembagannya sistem dan budaya pengadaan barang dan jasa publik yang berintegritas. Untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih berintegritas, maka diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam memonitor praktek pengadaan barang dan jasa.

Mengapa peran serta masyarakat menjadi penting, karena peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Hal ini dipertegas oleh Philip J. Eldridge (1995) “participation means a shift in decision making power from more powerful to poor, disadvantages, and less influential groups.” Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut.

Dalam hal keterbukaan masyarakat kekhawatiran pemerintah akan sulitnya mengakomodir keinginan masyarakat yang begitu banyak harus sudah mulai ditiadakan. Partisipasi sosial harus dianggap sebagai konsekuensi logis dari kekurangtepatan orientasi implementasi program-program pembangunan yang dilakukan selama ini. Kegagalan pembangunan karena kurangnya pelibatan masyarakat dipandang sebagai suatu rangkaian dari belajar sosial.

Dalam konteks pelayanan publik, pengadaan barang/jasa merupakan sebuah instrument untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan publik yang melibatkan resources yang besar. Kasus korupsi di pelayanan pengadaan barang/jasa tentunya berdampak pada pengurangan hak publik terhadap barang/jasa dan lebih besar lagi berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat, karena sarana dan prasarana yang dikelola dengan anggaran publik ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Nasional sendiri belum mengatur secara tegas tentang peran serta masyarakat dalam pengadaan barang/jasa. Yang diatur dalam Perpres 54/2010 hanyalah adanya kemungkinan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swa kelola pengadaan barang/jasa publik. Meski secara legal jaminan terhadap peran serta masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa masih membutuhkan waktu, secara substansi hal itu tentu tidak menafikan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendorong proses pengadaan barang dan jasa yang berintegritas.

Leo Nugroho, ahli Pengadaan barang mengaku, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di indikasikan sudah lama melanda Indonesia. Selanjutnya, penyalagunaan anggaran negara. Untuk penyalagunaan anggaran, kebanyakan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. “Mereka juga bermain dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa,” kata Nugroho di Hotel Santika – Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banten, Minggu (14/10).  

Natalia Hera Setyawati dari Kemitraan Partnership Jakarta mengatakan, sudah saatnya kasus korupsi pengadaan-pengadaan barang dan jasa di pantau. Koruspi terkait anggaran juga perlu dipantau. Lantaran, diduga mereka yang melakukan korupsi pengadan barang dan jasa juga menyelewengkan anggaran negara. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *