Tomi Aryanto : Peliputan Investigasi Jarang

Tangerang (14/10) –Tomi Aryanto dari majalah Tempo Jakarta mengaku, saat ini jurnalis investigasi di Indonesia yang melakukan peliputan mendalam atau investigasi jarang. Menurutnya, saat ini, kebanyakan kuli tinta menulis berita yang diperoleh dari narasumber tanpa melakukan ferifikasi atau mengecek pembuktian.

Hal ini dikemukakan Aryanto saat memaparkan materi menggunakan metode investigasi dalam pemantauan dalam acara Training of Trainers (TOT) untuk Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar oleh Kemitraan Partnership bekerja sama dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta di Hotel Santika – Bumi Serpong Damai, Tangerang, Provinsi Banteng.

Lelaki asal Jawa ini mengatakan, kebanyakan pekerja pers saat ini mengabaikan ferikasi dari informasi yang didapat dari seorang narasumber. Pengecekan pembuktian juga sering diabaikan. “Kebanyakan wartawan saat ini jarang mengecek keberan dan bukti dari informasi yang diperoleh dari narasumber. Mereka langsung saja menulis stegmen yang didapat,” kata Aryanto disela-sela pemaparan materinya, Minggu (14/10).

Lanjut dia, hampir sebagian wartawan tak menindak lanjuti pemberitaan yang ditulis. “Banyak kuli tinta yang tidak melanjutkan satu kasus yang disampaikan oleh narasumber.  Sehingga kasus itu putus,” tuturnya. Ia meminta, seorang wartawan memahami profesinya. Kerja jurnalistik seperti tim penyidik. Ia harus melacak kasus-kasus yang diangkat.

“Bukan berarti apa yang disampaikan narasumber dianggap berita sampah atau bohong. Apapun yang disampaikan narasumber harus dihargai dan ditulis. Namun, perlu ada pembuktian dan data yang kuat,” harapnya.  Jurnalis investigasi saat ini jarang. Mungkin hal ini dikarenakan biaya, keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Namun, bagaimana pun jurnalis investigasi harus ada untuk melakukan mendalam.

Sebenarnya, mudah untuk melakukan peliputan mendalam tanpa membutuhkan banyak biaya. Jurnalis investigasi dapat memperoleh informasi awal dari narasumber dekat, warga sekelilingnya, tapi juga dari tetangga dan keluarga. Informasi awal ini dapat dilacak dan dibuktikan untuk menulis sebuah tulisan mendalam.

Terkait peliputan yang menyangkut pemantauan pengadaan barang dan jasa, perlu ditelusuri lebih dalam. Harus ada bukti-bukti yang kuat. “Terkait peliputan pengadaan barang dan jasa, harus diteluri sampai ke akar masalah,” ujarnya.  Wartawan yang meliput soal ini dan peliputan lainnya, harus netral.

Suranto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta mengatakan,  dugaan korupsi kasus Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa serta anggaran negara terjadi karena lemahnya perencanaan. Akses informasi soal itu masih tertutup. Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mengawasi masalah ini juga masih terbatas. Dengan demikian, praktek korupsi terus terjadi. “Ini faktor-faktor yang membuka peluang korupsi itu terjadi dimana-mana,” tuturnya. (Jubi/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *