Ketua DPRP Dituntut Dua Tahun Penjara

Jayapura (15/10)—Sidang lanjutan tindak pidana korupsi bantuan vertikal APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006 dengan terdakwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kelas 1A Jayapura, Senin (15/10).

 

Dalam sidang tersebut dua Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahari dan Abdul Hakim menuntut terdakwa John Ibo dengan tuntut 2 tahun penjara dan denda Rp 1,5 milliar serta subsider 1 tahun.

 

John Ibo dianggap melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20/2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31/1999 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan dugaan menyalah gunakan dana bantuan vertikal dari APBD Provinsi Papua TA 2006 sebesar Rp. 5,2 milliar.

 

“Menjatuhkan pidana terhadap Drs. John Ibo MM berupa pidana penjara selama dua tahun, sebagai pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1. 055. 920.700 Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, subsider pidana penjara selama satu tahun, pidana denda sebesar Rp 50 juta subside 6 bulan kurungan,” kata A. Harry.

 

Sementara itu salah satu kuasa hukum John Ibo, Rahman mengatakan, pihaknya kecewa dengan tuntutan JPU karena selama dari fakta-fakta yang ada serta keterangan saksi terungkap bahwa dana yang diberikan kepada John Ibo sifatnya bantuan. “Dana sifatnya bantuan, jadi tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh karena sudah diberikan dari provinsi. Begitu tidak bagus ketika dana ini harus dipertanggungjawabkan di pengadilan dan jadi dakwaan korupsi,” kata Rahman usai sidang.

 

Selain itu menurutnya, tuntutan dua tahun penjara dan denda Rp. 1,5 milliar serta subsider 1 tahun dari JPU kepada John Ibo dianggap berlebihan. “Dengan dua tuntutan itu sangat berat tentunya, jika kita melihat fakta-fakta yang ada di persidangan selama ini. Apalagi sudah ada yang dikembalikan dari Rp. 5,2 milliar itu. Jadi kami tetap akan mengajukan pledoi. Lalu kita lihat nanti putusannya bagaimana,” tutup Rahman.

 

Hal nyaris senada juga dilontarkan Sekertaris Partai Golkar DPRP, Hendrik Thomasoa. Ia menilai, tuntutan dua tahun penjarah kepada John Ibo sangat jauh dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Seharusnya JPU mempertimbangkan itu. “Kita harap Majelis Hakim dan anggotanya mempertimbangkan tuntutan ini. Apakah sudah sesuai atau belum. Karen kasus ini kealpaan penggunaan keuangan negara dimana sumber dananya, dana hibah, dan jika diserahkan ke Ketua DPRP maka secara hukum keuangan negara tidak dibenarkan,” jelas Hendrik Thomasoa.

 

Sehingga lanjut dia, yang harus mempertanggung jawabkannya adalah gubernur, bukan John Ibo sebagai ketua DPRP karena secara aturan dana hibah tidak dibenarkan diberikan kapada John Ibo sebagai ketua DPR, mengingat DPRP bukan instansi vertikal.

 

“Berarti ada kebijakan tertentu gubernur memberikan dana hibah itu kepada John Ibo dan yang harus bertanggungjawab adalah gubernur, bukan John Ibo. Gubernurkan sudah tahu dana hibah tidak bisa diberikan kepada DPRP. Pertanyaan hukumnya siapa yang keliru, siapa yg salah dan siapa yang bertanggungjawab. Dalam aturan Gubernur lah yang bertanggungjawab atas dana APBD. Harapan kami kiranya majelis hakim dpt memutus kasus ini sesuai dgn fakta dan hukum,” tandas Hendrik Thomasoa.

 

Dalam kasus korupsi John Ibo, dua orang bekas pejabat Pemprov Papua yakni bekas Sekretaris Daerah Pemprov Papua Andi Baso Basaleng dan bekas kepala Biro Keuangan Pemprov Papua Paul Onibala juga dituntut dalam pasal yang sama karena diduga secara bersama-sama atau masing-masing ikut memperkaya diri sendiri bersama dengan Ketua DPR Papua John Ibo dalam penyelewengan dana APBD 2006/2007. Sidang lanjutan kasus John Ibo akan kembali digelar, 29 Oktober mendatang dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *