Proses Hukum Pelanggar Perda Tidak Gunakan Tipiring Lagi

Merauke (15/10)Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Merauke, Simson Silubun, SH menegaskan, bagi para PSK maupun pramuria yang teridentifikasi penyakit IMS maupun HIV/AIDS, tidak akan diproses dengan tindak pidana ringan (Tipiring) lagi. Tetapi akan mengikuti proses hukum yang biasa dijalankan selama ini.

Saat ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Senin (15/10), Silubun mengaku, setelah berdiskusi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Merauke, diarahkan agar mereka yang melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2003, agar diproses sebagaimana biasa. Artinya bahwa, setelah berkas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diteruskan ke jaksa. Selanjutnya, dibuatkan dalam bentuk dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan.

Aturan dimaksud diberlakukan, karena ancaman hukuman adalah denda maksimal lima juta rupiah dan hukuman kurungan enam bulan. Dengan demikian, proses hukumnya seperti biasa. Sehingga tidak harus dalam sehari akan langsung selesai. Tetapi menunggu hingga putusan akhir dari majelis hakim yang menyidangkan.

“Bagi kami tidak ada persoalan. Tetapi tentunya kembali kepada para PSK sendiri. Selama kita menyidangkan mereka dengan membayar denda satu juta seratus ribu rupiah pun agak berat. Apalagi harus mengikuti proses persidangan hingga tuntas dengan denda maksimal lima juta. Jika tidak, maka menjalani hukuman kurungan enam bulan,” katanya. (Jubi/Ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *