Secara Aturan John Ibo Bisa Tetap Eksis

Jayapura (15/10)—Meski saat ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John Ibo menjadi terdakwa terkait kasus dugaan penyalah gunaan dana hibah APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006 lalu, namun politisi ulung Partai Golkar itu dianggap masih bisa tetap eksis hingga ada putusan hukum tetap.

 

Sekertaris Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi A DPRP, Hendrik Thomasoa menjelaskan, secara aturan tata tertib DPRP No 2 Tahun 2010 maupun PP 16 Tahun 2010 pasal 110, harus dipisahkan pimpinan dan anggota. Untuk pimpinan harus ada putusan hukum tetap.

 

“Kita harus pisahkan pimpinan dan anggota DPRP, kalau pimpinan DPRP itu hampir semua putusan mengacu pada putusan yang berkekuatan hukum. Kecuali anggota. Jadi John Ibo dalam kapasitas pimpinan dan kita harus tunggu sampai ada putusan tetap. Kadang-kadang ada yang mengidentikkan pimpinan dan anggota sama, padahal dalam aturan tidak seperti itu,” kata Hendrik Thomasoa, Senin (15/20).

 

Menurutnya hal yang sama juga berlaku dalam aturan Partai Golkar. Harus dilihat perkasus dan mengacu pada kekuatan putusan hukum tetap. Apalagi John Ibo adalah pembina Partai Golkar. “DPP melihat beliau sebagai pembina dan dikaitkan dengan aturan tadi. Sebelum ada putusan hukum tetap, DPD blm bisa ambil langkah. Ini kasuistis. Dananya kan bukan untuk bangun rumah jabatan. Kalau untuk rumah jabatan masuk dalam SPPD. Dana ini dana hibah yang diberikan kepada beliau dalam meredam apirasi M dan konflik antara beliau dengan Bas saat pilgub 2006 lalu untuk membangun rumah penduduk. Tapi laporannya dana itu dimasukkan seakan-seakan untuk pembuatan rumah. Masalahnya disitu. Dana hibah itu ada pada gubernur, maka dialah yang harus bertanggungjawab,” katanya.

 

Kecuali lanjut dia, dana itu masuk di SPPD Sekwan lalu tidak ada pembangunan rumah dan dana itu digunakan salah, baru bisa disebut korupsi. Apalagi dikatakannya, masalah etika, John Ibo juga tidak melanggar ADRT dan AD partai. “Jadi beliau tidak melanggar etika pilitik. Meski Partai Golkar anti korupsi tapi kita harus lihat secara aturan. Oleh karena itu aturannya harus ada hukum tetap dan kalau itu sdh ada lain ceritanya,” ulasnya.

 

Ditambahkannya, kalaupun nanti ada hukum tetap yang berhak memutuskan status John Ibo ada DPP bukan DPD. DPD hanya merekomendasikan ke DPP. “Keputusan ada di DPP. Itupun harus sesuai mekanisme yang ada dan mengacu pada putusan hukum tetap,” tutup Hendrik Thomasoa. (Jubi/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *