Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. KPK periksa dua tersangka korupsi e-KTP
  • Senin, 17 Oktober 2016 — 15:25
  • 1286x views

KPK periksa dua tersangka korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
Seorang wanita menunjukkan e-KTP miliknya. – tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Kedua tersangka tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman yang diperiksa sebagai tersangka dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto yang diperiksa sebagai saksi untuk Irman. "Saksi tersangka Irman," kata pengacara Sugiharto, Kuncoro saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (17/10/2016).

Sugiharto datang dengan menggunakan kursi roda karena mengalami gangguan kesehatan. Ia pun mengalami kesulitan komunikasi karena mengalami peradangan otak. "Sekarang rawat jalan. Sebelumnya (rawat) inap di (RS) Siloam selama 10 hari, tapi pulang karena faktor keuangan," tambah Kuncoro.

Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga memeriksa staf Sub Direktorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Utik Ananingsih, Rina Wahyuni dan Dian Hasanah, selanjutnya pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Suciati serta dua orang staf keuangan PT Quadra Solutions yaitu Siti Buktiana dan Christina.

Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Sekitar 5.000 TKI ilegal tiap bulan berangkat ke mancanegara

Selanjutnya

Dirjen perhubungan ubah dua trayek tol laut

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe