Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Anggaran pemilihan gubernur Papua Rp 850 miliar
  • Rabu, 27 September 2017 — 17:10
  • 1021x views

Anggaran pemilihan gubernur Papua Rp 850 miliar

Dana untuk penyelenggaraan itu lebih sedikit dari yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sebelumnya yang lebih dari Rp 1 triliun.
Penandatanan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018, Rabu (27/9/2017) - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi -Anggaran  Pemilihan Gubernur Papua yang telah disetujui mencapai Rp 850 miliar. Dana untuk penyelenggaraan itu lebih sedikit dari yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sebelumnya yang lebih dari Rp 1 triliun.

Selain untuk KPU, pemerintah provinsi Papua  juga  mengalokasikan dana untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 250 miliar, dan keamanan Rp 230 miliar.

“Kalau memang nantinya anggaran ini masih kurang, kami akan bahas lagi di 2018,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018, di Jayapura, Rabu (27/9/2017).

Lukas menyebut besaran anggaran untuk KPU sudah melalui berbagai tahapan, dari pembahasan di Kemendagri, Kemenkeu dan KPK. “Sehingga angka yang ditetapkan di NPHD merupakan rasionalisasi anggaran yang diajukan oleh KPU,” kata Lukas menjelaskan.

Penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua mendukung pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua 2018. Sejumlah dana untuk penopang penyelenggaraan pemilihan juga diberikan ke Kepolisian Daerah Papua untuk pengamanan dan Bawaslu untuk pengawasan.

Menurut Lukas, dana hibah untuk Pilgub itu sesuai ketentuan Permendagri nomor 44 tahun 2015, yang menyebutkan pencairan belanja hibah daerah untuk pemilukada dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggara Pemilukada.

Ia mengingtakan agar KPU Papua, Bawaslu dan pihak keamanan agar menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. “Paling lambat tiga bulan setelah berakhir seluruh tahapan, yaitu penetapan calon terpilih,” katanya.

Pantauan Jubi saat penandatangan NPHD tak dihadiri oleh KPU Papua, namun Gubernur Lukas  menyampaikan Ketua KPU sedang menghadapi gugatan Pilkada Kabupaten Jayapura di Mahkamah Konstitusi.  (*)

 

loading...

Sebelumnya

Gubernur Papua siapkan dua plt kepala SKPD

Selanjutnya

Gubernur minta pelantikan dewan jalur Otsus segera dilakukan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe