Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gobai: OAP tidur di atas emas, tapi hasilnya dinikmati orang luar
  • Rabu, 27 September 2017 — 18:45
  • 1472x views

Gobai: OAP tidur di atas emas, tapi hasilnya dinikmati orang luar

"Selalu bicara kami tidur di atas emas, tapi tidak ada anak asli Papua yang dapat atau memegang izin pertambangan. Yang diuntungkan hanyalah orang dari luar Papua," kata John Gobai kepada Jubi, Rabu (27/9/2017).
Ilustrasi pertambangan rakyat - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai menyatakan, selama ini ada ungkapan orang asli Papua (OAP) tidur di atas emas, namun kekayaan alam itu bukan dinikmati masyarakat asli Papua, tapi oleh pihak luar.

"Selalu bicara kami tidur di atas emas, tapi tidak ada anak asli Papua yang dapat atau memegang izin pertambangan. Yang diuntungkan hanyalah orang dari luar Papua," kata John Gobai kepada Jubi, Rabu (27/9/2017).

Menurutnya, ini merupakan kegagalan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua. Selama ini hanya di bibir bicara Otonomi Khusus (Otsus), namun dalam melaksanakan kebijakan, selalu bertindak lain.

"Hanya menguntungkan orang asing, yang merupakan penunggak pajak dan mafia. Sejak 2011 saya mengurus masalah pertambangan rakyat, dan saya juga menulis buku tentang tambang rakyat, sehingga saya tahu kondisi ini," ujarnya.

John berharap, ke depan Gubernur Papua mencari figur yang tepat menduduki jabatan Kepala Dinas ESDM. Tentunya orang yang punya hati untuk penambang anak asli Papua, bukan malah mempersulit masyarakat pribumi demi uang.

"Ini dinas penting yang bisa manjawab keluhan orang asli Papua. Jangan orang yang bikin orang asli Papua sendiri susah. Seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Degeuwo, Kabupaten Paniai yang tidak ada kejelasan. Padahal masyarakat adat pemilik tanah menyurat dan menyatakan menolak Izin Usaha Penambangan (IUP), tapi tidak dipedulikan," katanya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee, dan Moni (Swamemo), Thobias Bagubau mengatakan, sejak 2017 kewenangan pemberian izin usaha pertambangan, telah ditetapkan melalui sistem lelang.

Ia menilai, ini adalah upaya meminggirkan pengusaha asli Papua secara sistematis, dan membuka peluang kolusi dengan label lelang.

"Seakan-akan, masyarakat adat tidak memiliki hak atas sebuah wilayah adat, potensi tambang dilihat seperti proyek milik pemerintah, sama dengan proyek APBD atau APBN," kata Thobias beberapa waktu lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur Lukas merasa dikriminalisasi

Selanjutnya

Legislator pesimis kelangkaan BBM di Peguteng bisa ditekan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe