Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pendeta Yoman: adat tetap adat, politik tetap politik
  • Rabu, 27 September 2017 — 20:06
  • 1349x views

Pendeta Yoman: adat tetap adat, politik tetap politik

“Adat tetap adat. Politik tetap dalam domain politiknya. Jangan campur-aduk. Jangan bikin kabur. Jangan menghindar dari kejahatan negara yang sudah 54 tahun,” katanya. 
Dr. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum PGBP saat bercanda-ria dengan anak-anak Papua di Jayapura – Jubi/Abeth
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Dr. Socratez Sofyan Yoman menanggapi pernyataan Menkopolhukam Wiranto, mengatakan ada kesalahpahaman yang substansial dan salah tafsir terkait penyelesaian masalah dengan pendekatan adat West Papua.

Menurutnya kesalahan mendasar pemerintah Indonesia, karena berusaha mengaburkan sejumlah masalah pelanggaran berat HAM yang dilakukan negara selama 54 tahun.

“Kejahatan negara terhadap rakyat West Papua adalah motif politik yang perlu dipertanggungjawabkan oleh negara Indonesia. Kejahatan dan konflik vertikal antara negara dan rakyat West Papua, yang menjadi korban itu adalah rakyat West Papua. Pemerintah harus menangkap pelaku, diadili dan dihukum. Pelaku penembakan terhadap rakyat West Papua selama ini kejam, kriminal dan jahat dan tidak beradab dan sangat biadab. Para kriminal dan pembunuh umat Tuhan itu harus dihukum,” kata tokoh gereja di tanah Papua ini, Rabu (27/9/2017). 

Dikatakan pendeta Yoman, kejahatan pemerintah Indonesia sudah menjadi persoalan internasional.

“Negara jangan mengalihkan persoalan kejahatan negara sebagai luka busuk yang semakin membusuk itu, lalu disetarakan persoalan adat West Papua,” ucap Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) ini. 

Penyelesaian adat dengan acara bakar batu, menurut dia, sebuah nilai hidup dan budaya West Papua. Tidak ada hubungan dengan konflik dan kejahatan negara.

Menurutnya perdamaian dengan budaya bakar batu, juga tidak semua dari 250 suku yang melakukannya. Hanya kebanyakan masyarakat atau suku di Pegunungan West Papua.  

“Adat tetap adat. Politik tetap dalam domain politiknya. Jangan campur-aduk. Jangan bikin kabur. Jangan menghindar dari kejahatan negara yang sudah 54 tahun,” katanya. 

Sementara Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem, menegaskan penyelesaian pelanggaran HAM tidak bisa disamakan dengan perdamaian adat bakar batu, sesuai dengan adat istiadat orang Papua. 

“Wiranto bicara sudah di luar pengetahuannya. Perang suku itu berbeda dengan pelanggaran HAM yang kerap dilakukan negara melalui TNI dan Polri,” tegasnya. (*)

Sebelumnya

Kepala OPD diingatkan jangan sering ikut gubernur

Selanjutnya

Polda Papua amankan 15.000 butir PCC dari Makassar 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe