Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PM PNG tidak jamin referendum Bougainville tahun 2019
  • Kamis, 28 September 2017 — 12:39
  • 2219x views

PM PNG tidak jamin referendum Bougainville tahun 2019

“Bagi saya, ini adalah tantangan bagi masyarakat Bougainville, pemerintah di lapangan dan rakyat bersama-sama. Ini adalah tantangan bagi mereka dari Perdana Menteri.”
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill (tengah) – RNZI/PMO Media
RNZI
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Port Moresby, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini telah mengindikasikan bahwa tidak ada jaminan akan terjadi referendum kemerdekaan di Bougainville sesuai dengan rencana terkini.

Referendum dijadwalkan pada bulan Juni 2019.

Ini adalah tahap akhir dari Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada tahun 2001 antara Port Moresby dan Bougainville untuk menandai berakhirnya perang saudara yang traumatis.

Saat menganggapi pertanyaan tentang komitmen PNG terhadap referendum tersebut di parlemen, Peter O'Neill mengatakan bahwa hal itu (referendum) akan bergangtung pada pemenuhan semua kewajiban dalam Perjanjian tersebut.

Kewajiban itu termasuk pembentukan peraturan hukum, struktur pemerintahan yang benar di Bougainville dan pembuangan senjata ilegal.

PM O'Neill mengatakan bahwa semua kewajiban tersebut belum terpenuhi.

“Itu masih jauh sekali,jadi saya tidak ingin masyarakat Papua Nugini dan Bougainville berpikir bahwa ini jalan yang mudah, bahwa besok kita akan bangun pagi dan kita akan memberikan suara dalam referendum. Mungkin saja hal itu tidak dapat terjadi”, tegasnya.

“Jadi kita semua perlu bekerja mulai sekarang hingga nanti saat Referrendum, untuk bekerja lebih keras dalam memastikan bahwa kita memperhatikan isu-isu yang dirumuskan secara jelas dalam Perjanjian Perdamaian.”

Presiden Bougainville, John Momis, mengatakan faktor penting dalam perjuangan daerah ini sejak otonomi adalah Port Moresby memotong dana yang harusnya diberikan berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan konstitusi kepada Bougainville.

Menteri Urusan Bougainville PNG, Pastor Simon Dumarinu, yang merupakan anggota parlemen untuk Bougainville Tengah, mengatakan bahwa PM O'Neill menantang Bougainville untuk bekerja keras agar mencapai tujuan tersebut sebelum waktunya untuk pemungutan suara.

“Bagi saya, ini adalah tantangan bagi masyarakat Bougainville, pemerintah di lapangan dan rakyat bersama-sama. Ini adalah tantangan bagi mereka dari Perdana Menteri.”

Pastor Simon Dumarinu mengatakan bahwa kedua pemerintah perlu bekerja sama untuk memenuhi tenggat waktu tersebut.(Elisabeth C. Giay)

loading...

Sebelumnya

Konferensi perempuan terbesar Pasifik akan diselenggarakan di Fiji

Selanjutnya

Deklarasi pertemuan ke-5 Aliansi Pertahanan Tanah Adat Melanesia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe