Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Deklarasi pertemuan ke-5 Aliansi Pertahanan Tanah Adat Melanesia
  • Kamis, 28 September 2017 — 12:49
  • 899x views

Deklarasi pertemuan ke-5 Aliansi Pertahanan Tanah Adat Melanesia

Tanah, termasuk laut, adalah ibu dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Tanah adalah kunci dari kehidupan, membina dan memperkuat hubungan-hubungan yang menopang masyarakat. Itu adalah wujud dari koneksi ke masa lalu, masa kini dan masa depan dan karenanya menopang segala sesuatu yang dicita-citakan.
Melanesian Indigenous Land Defence Alliance (Aliansi Pertahanan Tanah Adat Melanesia, MILDA) – DVU/Jonas Cullwick
Vanuatu Daily
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Bouganville, Jubi – Pertemuan kelima Melanesian Indigenous Land Defence Alliance (Aliansi Pertahanan Tanah Adat Melanesia, MILDA) diselenggarakan sebagai tanggapan atas bertambahnya tingkat ancaman terhadap sistem kepemilikan adat atas tanah dan laut yang diakibatkan oleh reformasi pertanahan, penambangan darat dan laut serta proyek ekstraksi sumber daya skala besar lainnya, dan agenda pembangunan luar negeri lainnya dari lembaga finansial internasional, lembaga-lembaga bantuan, pemerintah dan kalangan elit di dalam negara sendiri.

Pertemuan itu  menegaskan kembali komitmen terhadap pentingnya kontrol masyarakat adat atas sistem darat/laut dalam kaitannya dengan cara-cara Melanesia. Pertemuan MILDA tahun 2017 diadakan di  Bouganville, Papua Nugini, pertengahan Agustus lalu.

MILDA adalah aliansi kelompok dan individu dengan visi dan komitmen bersama yang disatukan oleh kepentingan dan tujuan yang sama untuk bekerja bahu membahu melindungi tanah/laut pribumi yang terbentang dari permukaan hingga ke pusat bumi dan di bawah laut, termasuk ekosistem, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang tak ternilai, perairan sungai kita, dan udara.

Anggotanya sendiri terdiri dari pemimpin-pemimpin tradisional, anggota masyarakat termasuk laki-laki, perempuan, kaum muda, anak-anak dan kaum difabel dengan kebutuhan khusus, gereja, akademisi, LSM regional, dan beberapa pendukung internasional.

MILDA mengakui bahwa ancaman eksternal terhadap tanah adat dan laut mengarah ke seluruh wilayah Pasifik Melanesia. Oleh karena itu, mereka bersatu dan berpadu sebagai wilayah untuk mempertahankan kontrol masyarakat Melanesia yang berkesinambungan atas tanah, laut, air, udara dan warisan nenek moyang.

Definisi ‘tanah’ di Melanesia bersifat kolektif dan inklusif dan mencakup laut. Tanah telah dan akan selalu menjadi hal yang bernilai tertinggi bagi kehidupan masyarakat, dan begitu juga untuk generasi yang akan datang. Dalam semua tradisi Melanesia, tanah dianggap sebagai sumber yang tidak dapat diasingkan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.

“Kami adalah penjaga tanah dan laut sejak dahulu kala,” demikian pernyataan MILDA.

Tanah, termasuk laut, adalah ibu dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Tanah adalah kunci dari kehidupan, membina dan memperkuat hubungan-hubungan yang menopang masyarakat. Itu adalah wujud dari koneksi ke masa lalu, masa kini dan masa depan dan karenanya menopang segala sesuatu yang dicita-citakan.

Anggota MILDA berasal dari Daerah Otonomi Bougainville, Fiji, Kanaki/ Kaledonia Baru, Papua Nugini, Maluku, Kepulauan Solomon, Papua Barat, dan Vanuatu, menegaskan kembali kemurnian tanah dan laut.

Berikut pernyataan anggota-anggota MILDA:

  • Sebagai Masyarakat Adat Melanesia berkomitmen untuk menegakkan dan melindungi warisan tradisi dan budaya, adat istiadat, nilai-nilai dan kepercayaan Melanesia.
  • Kami mengakui dan mendukung nilai dan penggunaan Pengelolaan Sumber Daya berbasis Tradisional, Kearifan Tradisional, dan penggunaan bahasa asli dalam pengelolaan berkelanjutan lingkungan dan sumber daya alam.
  • Kami menentang segala bentuk pemindahtanganan tanah dan laut dari pemilik tanah adat, baik melalui penjualan langsung, sewa guna usaha atau akuisisi yang menghilangkan kemampuan pemilik lahan pribumi untuk secara efektif mengendalikan, mengakses dan membudidayakan tanah dan laut mereka.
  • Kami percaya bahwa metode pemberdayaan dan pendistrbusian tanah dan laut harus ditentukan berdasarkan adat Melanesia, dan bukan oleh sistem asing.
  • Kami menegaskan nilai ekonomi tradisional kita, yang mendorong kemandirian di antara masyarakat kita, dan menentang tindakan dan kebijakan yang mempromosikan ketergantungan masyarakat Melanesia pada pihak ain, termasuk negara dan badan bantuan asing.
  • Kami MENOLAK semua kebijakan yang mewajibkan tanah adat terdaftar sebagai prasyarat untuk kegiatan bisnis atau pembangunan, dan menuntut agar pemerintah Melanesia dan donor menghentikan semua tekanan untuk menginventarisasi tanah adat, baik sukarela atau terpaksa.
  • Kami MENOLAK semua perubahan legislatif yang sehubungan dengan sumber daya alam darat dan laut yang mengambil alih kekuasaan dan kontrol dari masyakat kita, dan memberikan hak dan kontrol eksklusif kepada pemerintah dan investor asing, dan meminta tinjauan atas perubahan legislatif yang telah menyusutkan kekuatan masyarakat adat kita atas tanah/laut dan cara hidup Melanesia kita.
  • Kami menentang semua program asing, sogokan dan metode lain yang mengambil hak untuk menentukan nasib sendiri atas tanah kami, yang tercermin dalam Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, termasuk pendaftaran tanah adat, perampasan tanah laut, dan industri ekstraktif di Melanesia.
  • Kami menentang setiap bentuk kegiatan eksperimental untuk ekstraksi sumber daya alam dasar laut (termasuk kegiatan eksplorasi) dari lautan kita.
  • Kami menyerukan untuk peninjauan total administrasi tanah dan laut saat ini di Melanesia untuk menghapuskan korupsi dan penipuan. Semua tanah adat dan laut yang diperoleh melalui cara-cara ini harus dikembalikan ke pewaris leluhur yang sah.
  • Kami menegaskan kembali hak dan kebebasan semua orang Melanesia, khususnya Bougainville, Kanaki/ Kaledonia Baru, dan Papua Barat, untuk menjalankan secara penuh proses penentuan nasib sendiri menuju referendum untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa gangguan dari luar.
  • Kami menegaskan kembali kekuatan dan prinsip warisan budaya Matrilineal Bougainvillea dan peran pentingnya dalam proses penentuan nasib sendiri menuju referendum untuk kemerdekaan.(Elisabeth C. Giay)
loading...

Sebelumnya

PM PNG tidak jamin referendum Bougainville tahun 2019

Selanjutnya

Vt200 juta untuk korban letusan gunung berapi di Ambae

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe