Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Dugaan penyalahgunaan DAK Jayawijaya dilaporkan
  • Kamis, 28 September 2017 — 14:32
  • 401x views

Dugaan penyalahgunaan DAK Jayawijaya dilaporkan

Pengguna DAK di tujuh kampung ini belum dipertanggungjawabkan maka polisi akan memproses laporan tersebut.
Ilustrasi, sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung dan monitoring evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Jayawijaya-Jubi/Islami
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Wamena, Jubi - Kepolisian Resor Jayawijaya,Polda Papua telah menerima tujuh laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung (DAK) tahap pertama tahun 2017. Pengguna DAK di tujuh kampung ini belum dipertanggungjawabkan maka polisi akan memproses laporan tersebut.

“Sampai saat ini sekitar tujuh kasus yang ada laporan polisi. Namun kami masih perlu koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya,” kata Kapolres Jayawijaya AKB  Yan Pieter Reba, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, (28/9/2017)

Koordinasi yang ia maksud adalah jika ada pelatihan, pendampingan terhadap laporan pertanggungjawaban dana kampung bisa dipertanggungjawabkan berarti selesai. “Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan berarti indikasinya korupsi,” kata Yan Pieter menambahkan .

Menurut dia, nilai uang yang dilaporkan bervariasi dan jumlahnya cukup fantastis, sebab mencapai ratusan juta rupiah. Secara rinci Yan menyebutkan sekitar Rp 382 juta per kampung yang  kemudian diklaim untuk pembangunan yang ternyata diduga fiktif.

Tercatat sejak 2014 hingga 2017 Polres Jayawijaya telah menangani tujuh kasus dugaan korupsi terkait pengadan alat angkut di Kabupaten Nduga, Papua. Kasus itu sudah P19, P21, sedangkan  untuk P23 dan 24 belum bisa kita lakukan karena pelaku tidak ada di tempat

“Dan  barang bukti sudah hilang. Para pelaku ini di pemerintahan pertama Pa Yairus (Bupati Nduga) dan mereka sudah mutasi dan sudah sulit kita temui. Di Nduga ada dua kasus," katanya.

Penyaluran dana kampung sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di beberapa kabupaten/kota di Papua. Koordinator KPK wilayah Papua, Maruli Tua Manurung, mengakui   KPK membuat rencana aksi mengatur tata kelola pemerintahan kampung, khusus di Papua, agar pengelolaan dana efektif dan tepat sasaran serta minim dari penyimpangan.

“KPK ingin meluruskan pemahaman kepala kampung bahwa dana kampung ini untuk dibagi-bagikan, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan kami ingin luruskan,” kata Maruli, usai sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung dan monitoring evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Jayawijaya, bulan Agustus lalu  

Menurut Maruli  dana kampung itu diberikan negara untuk dikelola sesuai dengan perencanaan bersama masyarakat di kampung. “Jadi, fokus kami bagaimana pemerintah kabupaten bersama aparatnya serius bangun tata kelola di pemerintahan kampung,” katanya.

KPK memprediksi bahwa tata kelola yang lemah tentang pengelolaan dana kampung ini hanya mempercepat dan sangat rentan dengan praktik korupsi. (*)

Sebelumnya

Pelajar di Jayawijaya dapat materi anti Narkoba

Selanjutnya

Bupati Pegubin akui intervensi dandes demi pemberdayaan masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe