Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Maluku
  3. Pelayanan publik di Ternate masih rendah
  • Kamis, 28 September 2017 — 18:05
  • 4448x views

Pelayanan publik di Ternate masih rendah

Salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang pelayanan publiknya masih rendah adalah Kabupaten Halmahera Utara,
Ilustrasi. Republika/Jubi
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Ternate, Jubi - Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali menyatakan pelayanan publik di Maluku Utara (Malut) hingga kini masih rendah.

"Keluhan masyarakat terkait pelayanan publik cukup tinggi sehingga menuntut pemerintah melakukan pembenahan," kata Sofyan Ali di Ternate, Kamis ( 28/09/2017).

Salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang pelayanan publiknya masih rendah adalah Kabupaten Halmahera Utara, Setiap tahun, kata Sofyan, Ombudsman melakukan penilaian tingkat kepatutan pelayanan publik di Maluku Utara, dan Kabupaten Halmahera Utara menjadi penilaian tersendiri.

"Keluhan bidang pendidikan, misalnya pada saat ujian masih ada pungutan biaya, penerimaan siswa masih ada biaya masuk, begitu juga bidang kesehatan, di puskesmas dan rumah sakit," ujarnya.

Sementara di kepolisian, kata Sofyan, didominasi keluhan tentang lambannya tindak lanjut atas kasus yang dilaporkan.

"Kami dorong Polda melakukan supervisi sampai dilakukan gelar perkara," kata dia.

Pada bagian lain Sofyan mengatakan Ombudsman Perwakilan Malut merasa perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik yang ada, baik instansi pemerintah, BUMD, maupun BUMN.

"Pengawasan pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara parsial saja oleh Ombudsman, DPRD, DPR, tetapi peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan juga sangat dibutuhkan," ujarnya. (*)
 


 

loading...

#

Sebelumnya

Perda perempuan dan anak korban kekerasan direvisi

Selanjutnya

Kata “Komunis” alat politik memberangus kebebasan berbicara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9904x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3413x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2145x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe