Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Baru lima kabupaten yang mendata OAP
  • Kamis, 28 September 2017 — 18:55
  • 1039x views

Baru lima kabupaten yang mendata OAP

Sejumlah daerah itu meliputi Sarmi, Jayapura, Merauke, Waropen dan Pengunungan Bintang.
Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jayapura, Jubi – Tercatat baru lima kabupaten dari 29 kabupaten dan kota di Papua yang kelar mendata Orang Asli Papua (OAP). Sejumlah daerah itu meliputi Sarmi, Jayapura, Merauke, Waropen dan Pengunungan Bintang.

“Pendataan OAP sangat penting dan harus diwujudkan, apalagi data di kami berbeda dengan data-data yang dimiliki instansi lainnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Simon Sapari, di Jayapura, Kamis (28/9/2017).

Simon menyebutkan pendataan  daerah lain masih dalam proses berjalan. Ia mengimbau pemerintah kabupaten dan kota yang belum mendata segera memfasilitasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pendataan OAP hingga tingkat kampung.

Simon memastikan pendataan dilakukan transparan, termasuk anggaran pendataan yang dilakukan melibatkan mitra BPS. “Kami bukan bicara nilai anggarannya, apalagi kami tidak berjalan sendiri pasti dengan mitra-mitra. Kami tidak akan makan satu sen pun dari uang yang diberikan untuk pendataan OAP," kata Simon menjelaskan.

Pendataan OAP akan membuktikan ukuran produk jumlah penduduk yang baru, dengan begitu pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat Papua lengkap dengan alamat dan kondisi nyata. Data OAP itu juga memudahkan efektivitas program pemerintah agar mengena langsung sasaran.

Simon menyebutkan BPS punya data penduduk Papua dilengkapi dengan kondisi sosial. “Jadi ini memudahkan  bantuan pemerintah jelas, baik lewat otonomi khusus atau program lainnya,” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua, Laduni Ladamai mengatakan siap bekerja sama pendataan dengan BPS. Kerja sama pendataan itu  agar mampu menemukan  angka OAP lebih valid.

“Mulai dari alamat, nama dan marga, jenis usaha, serta pekerjaan. Dengan begitu, diharapkan setiap Kepala Daerah di kabupaten dan kota dapat secara maksimal menuntaskan persoalan yang muncul di masyarakat,” kata Laduni.

Ia tak memungkiri telah ada pembicaraan awal dengan pihak terkait untuk bagaimana kita mencari data yang jelas. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Gubernur minta pelantikan dewan jalur Otsus segera dilakukan

Selanjutnya

Pemprov Papua gelontorkan Rp 35 miliar untuk penerbangan perintis

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9458x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6372x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6013x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4550x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe