Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Stakeholder diingatkan segera membentuk Komisi HAM Papua 
  • Jumat, 28 September 2017 — 04:32
  • 360x views

Stakeholder diingatkan segera membentuk Komisi HAM Papua 

"Ini supaya kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan cepat, untuk memberikan kepuasan bagi keluarga korban dan korban," kata Gobai kepada Jubi, Kamis (28/9/2017).
Ilustrasi pemuda dan mahasiswa Papua menggelar demo terkait masalah HAM di halaman kantor DPR Papua - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Calon terpilih 14 kursi DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, para stakeholder atau pemangku kepentingan di Papua yakni Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, LSM, dan aktivis kemanusiaan perlu segera menggagas pembentukan Komisi HAM Papua. 

Menurutnya komisi ini penting dibentuk dengan berbagai alasan dan membantu memperbaiki citra negara di Papua, supaya rasa dendam warga terhadap aparat negara, serta citra negara menjadi lebih baik di mata orang Papua.

"Ini supaya kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan cepat, untuk memberikan kepuasan bagi keluarga korban dan korban," kata Gobai kepada Jubi, Kamis (28/9/2017).

Menurutnya, jika urusannya masih terpusat di Jakarta, maka diperlukan biaya besar terkait transportasi. Selain itu, jumlah anggota Komnas HAM RI yang terbatas, akan sulit menangani banyaknya masalah di seluruh Indonesia.

"Karakter orang Papua yang keras, akan menyinggung komisioner yang mempunyai budaya lain dengan orang Papua," ujar Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai itu.

Katanya, status khusus Papua mempunyai kekuatan hukum yang baik, untuk mengatur secara khusus penyelesaian kasus HAM di masa lalu dan mendatang di Papua.

"SDM di Papua telah siap melakukan tugas-tugas penegakan HAM di Papua.  Hubungan dengan Jakarta atau KOMNAS HAM RI, hanya bersfat koordinatif," katanya.

Hingga kini lanjut Gobai, Papua tanah damai masih jauh dari harapan, mungkin karena deklarasi ini hanya diikrarkan para tokoh agama dan masyarakat sipil sebagai seruan moral. Namun menciptakan Papua tanah damai tidak menjadi sebuah slogan Polri dan TNI di Papua, sehingga pencanangan ini hanya bertepuk sebelah tangan. 

"Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Papua, sejak 1969 hingga 1998, telah memberikan semangat disintegrasi. Semangat itu memuncak pada 1998, dengan dilakukan dialog nasional antara masyarakat Papua dengan pemerintah pada 1999 dan Kongres Papua II, 2000, dan jawabannya, Pemerintah Indonesia memberikan  UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua," ucapnya. 

Dikatakan, dalam UU Otsus Papua, diatur secara khusus tentang Hak asasi manusia pada pasal 45 ayat 1 dan 2, namun dalam implementasinya tidak maksimal, karena status Perwakilan Komnas HAM mempunyai kewenangan terbatas.

Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, kata dia, selama ini berupaya mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), karena ini salah satu amanat dalam UU Otsus Papua. 

Akan tetapi menurutnya, upaya pembentukan KKR di Papua, butuh dukungan berbagai pihak. Komisi I DPR Papua atau lembaga DPR Papua tidak dapat berjuang sendiri. Di DPR Papua sendiri, harus ada persetujuan dari pihak terkait dan fraksi-fraksi. 

Kepala kantor perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, kedudukan KKR memang tidak dapat disetarakan dengan pengadilan HAM, KKR kerjanya adalah rekonsiliasi. Namun tentu diharapkan, ketika KKR ini terbentuk, akan mengambil peran melakukan kerja-kerja di luar pengadilan untuk kepentingan rekonsiliasi.

"DPR Papua menjadi pihak yang dapat melakukan keputusan politik untuk dapat melahirkan undang-undang pembentukan KKR itu. Harap DPR Papua tidak pecah, ini bagian dari sebuah solusi menyelesaikan kasus hukum bernuansa HAM di Papua," kata Frits.

Menurutnya, secara nasional, undang-undang terkait itu memang telah dicabut, namun jika mengacu pada UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001, hal ini ada dalam pasal 45. 

"Ini sebuah kebutuhan penyelesaian kasus-kasus hukum bernuansa HAM, itu penting. Tidak hanya kekerasan tapi juga nonkekerasan, menjadi satu tanggung jawab yang strategis bisa diambil oleh komisi rekonsilisasi. Ini memang butuh dukungan semua pihak," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Anggota TNI terdakwa kasus terbakarnya kitab suci dipecat

Selanjutnya

Mobil ditemukan di jurang, seorang bidan Puskesmas Sentani Timur hilang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe