Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Wali Kota Jayapura keluarkan surat edaran larangan Pungli
  • Kamis, 28 September 2017 — 20:31
  • 2664x views

Wali Kota Jayapura keluarkan surat edaran larangan Pungli

Surat itu sebagai tindak lanjut surat edaran menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 5 Tahun 2016, tentang pemberantasan praktek Pungli.
Surat edaran Wali Kota Jayapura - Doc. Humas.
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, resmi mengeluarkan surat edaran nomor 356/2156, tentang larangan praktek Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Surat itu sebagai tindak lanjut surat edaran menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 5 Tahun 2016, tentang pemberantasan praktek Pungli.

"ASN tidak melakukan pungutan apa pun yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur sipil negara,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota, Rocky Bebena, kepada wartawan, Kamis (28/9/2017).

Menurut Rocky, surat itu berlaku bagi Aparatur Sipil Nasional di Kota Jayapura hingga tinggkat desa yang wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan layanan.

“Surat itu juga berisi tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara, aparatur desa yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar,” kata Rocky menjelaskan.

Ia memerintahkan kepada seluruh pejabat pegawai di unit melaksanakan sesuai surat edaran Wali Kota Jayapura itu. Surat itu berlaku bagi seluruh unit, baik Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala Kelurahan, dan Kepala Pemerintahan Kampung.

Rocky menyebutkan surat edaran yang baru diterima itu akan diedarkan di media elektronik dan cetak yang ada di kota Jayapura. “Kemudian diedarkan juga di jajaran pemerintahan di lingkungan Kota Jayapura,” katanya.

Ramah, seorang warga Angkasa meminta surat edaran Wali Kota itu harus diimbangi dengan tindakan tegas melaksanakan peraturan. “Peraturan itu teguran keras bagi aparatur yang seringkali melakukan pungutan liar,” kata Ramah.

Sebagai masyarakat ia mengharap  agar peraturan tersebut disosialisasikan secara penuh. “Kepada seluruh ASN dari distrik sampai RT/RW di Kota Jayapura,” katatanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkot Jayapura bentuk forum CSR

Selanjutnya

Pasar baru Yotefa dipastikan sesuai konsep lokal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32871x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8918x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6425x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5707x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5580x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe