Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Wali Kota Jayapura keluarkan surat edaran larangan Pungli
  • Kamis, 28 September 2017 — 20:31
  • 1057x views

Wali Kota Jayapura keluarkan surat edaran larangan Pungli

Surat itu sebagai tindak lanjut surat edaran menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 5 Tahun 2016, tentang pemberantasan praktek Pungli.
Surat edaran Wali Kota Jayapura - Doc. Humas.
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, resmi mengeluarkan surat edaran nomor 356/2156, tentang larangan praktek Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Surat itu sebagai tindak lanjut surat edaran menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 5 Tahun 2016, tentang pemberantasan praktek Pungli.

"ASN tidak melakukan pungutan apa pun yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur sipil negara,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota, Rocky Bebena, kepada wartawan, Kamis (28/9/2017).

Menurut Rocky, surat itu berlaku bagi Aparatur Sipil Nasional di Kota Jayapura hingga tinggkat desa yang wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan layanan.

“Surat itu juga berisi tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara, aparatur desa yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar,” kata Rocky menjelaskan.

Ia memerintahkan kepada seluruh pejabat pegawai di unit melaksanakan sesuai surat edaran Wali Kota Jayapura itu. Surat itu berlaku bagi seluruh unit, baik Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala Kelurahan, dan Kepala Pemerintahan Kampung.

Rocky menyebutkan surat edaran yang baru diterima itu akan diedarkan di media elektronik dan cetak yang ada di kota Jayapura. “Kemudian diedarkan juga di jajaran pemerintahan di lingkungan Kota Jayapura,” katanya.

Ramah, seorang warga Angkasa meminta surat edaran Wali Kota itu harus diimbangi dengan tindakan tegas melaksanakan peraturan. “Peraturan itu teguran keras bagi aparatur yang seringkali melakukan pungutan liar,” kata Ramah.

Sebagai masyarakat ia mengharap  agar peraturan tersebut disosialisasikan secara penuh. “Kepada seluruh ASN dari distrik sampai RT/RW di Kota Jayapura,” katatanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkot Jayapura bentuk forum CSR

Selanjutnya

Pasar baru Yotefa dipastikan sesuai konsep lokal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe