Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tujuh kasus dugaan penyalahgunaan dandes ditangani Polres Jayawijaya
  • Jumat, 28 September 2017 — 04:27
  • 509x views

Tujuh kasus dugaan penyalahgunaan dandes ditangani Polres Jayawijaya

"Kami masih perlu koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, sehingga kalaupun nanti ada pelatihan, pendampingan terhadap laporan pertanggungjawaban dana desa dan kalau bisa dipertanggungjawabkan berarti bisa selesai. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan berarti indikasinya korupsi nanti," katanya, Kamis (27/9/2017).
Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba - Antara
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Wamena, Jubi - Sebanyak tujuh kasus laporan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap pertama tahun 2017, ditangani Kepolisian Resor Jayawijaya, Papua.

Disampaikan Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pengguna ADK di tujuh desa tersebut, belum dipertanggungjawabkan maka polisi akan memproses laporan tersebut.

"Kami masih perlu koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, sehingga kalaupun nanti ada pelatihan, pendampingan terhadap laporan pertanggungjawaban dana desa (dandes) dan kalau bisa dipertanggungjawabkan berarti bisa selesai. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan berarti indikasinya korupsi nanti," katanya, Kamis (28/9/2017).

Menurut dia, nilai uang yang dilaporkan bervariasi dan jumlahnya cukup fantastis sebab mencapai ratusan juta rupiah.

"Nilainya sekitar Rp382 juta per desa dan dananya bervariasi, kemudian yang diklaim adalah tidak adanya pembangunan di desa tersebut. Jadi fiktif," katanya.

Yan Pieter mengatakan sejak 2014 hingga 2017 pihaknya telah menangani tujuh kasus dugaan korupsi misalnya terkait pengadaan alat angkut di Kabupaten Nduga, Papua.

"P19, P21 (untuk kasus tersebut) sudah. Untuk P23 dan 24 belum bisa kami lakukan karena pelaku tidak ada di tempat, barang bukti sudah hilang. Para pelaku ini di pemerintahan pertama Yairus (Bupati Nduga) dan mereka sudah mutasi dan sudah sulit kami temui. Di Nduga ada dua kasus," katanya.

Kasus lain di Jayawijaya yang sudah dialihkan ke Polda Papua adalah terkait pembangunan Menara Wio Silimo yang pengerjaannya, sudah dua setengah tahun namun belum rampung, akibat saling melapor antara konsultan dan Pemkab.

"Awalnya ada terjadi kontrak cuma karena konstruksi bangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan bupati, sehingga bupati putuskan kontrak. Di situlah terjadi satu pihak saling membenarkan diri. Jadi bupati yang memutuskan kontrak dan melapor. Saling mengadulah. Kontraktor pun berkeberatan atas pemutusan kontrak yang dianggap sepihak itu. Pembangunan sekarang berjalan, cuma pelaksana kontrak yang pertama orangnya sudah tidak ada di sini," katanya.

Terkait kasus ini, kapolres belum mengetahui berapa saksi yang sudah diperiksa karena persoalan itu ditangani oleh Polda Papua.

"Terkait saksi, saya belum tahu karena sudah diambil alih Polda Papua," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Mobil ditemukan di jurang, seorang bidan Puskesmas Sentani Timur hilang

Selanjutnya

Polda Papua dalami dugaan penyimpangan dana desa di dua kabupaten

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe