Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kerjasama Pertamina dan Kejati Papua, mitigasi perdata dan TUN 
  • Jumat, 29 September 2017 — 12:41
  • 662x views

Kerjasama Pertamina dan Kejati Papua, mitigasi perdata dan TUN 

Sebagai upaya mitigasi penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua. MoU tersebut merupakan bentuk sinergi khususnya di bidang perdata dan TUN terkait proses bisnis Pertamina MOR VIII.
Penandatangan MoU Pertamina dengan Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis (28/9/2017) - Dok. Pertamina 
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Sebagai upaya mitigasi penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua. MoU tersebut merupakan bentuk sinergi khususnya di bidang perdata dan TUN terkait proses bisnis Pertamina MOR VIII.

“Maksud dan tujuan MoU adalah untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Papua kepada Pertamina MOR VIII,” kata General Manager MOR VIII, Made Adi Putra, kepada Jubi melalui release pers, Jumat (28/9/2017).

Dengan adanya MoU tersebut, kata Adi Putra, Pertamina MOR VIII mengharapkan pihak Kejaksaan Tinggi Papua dapat membantu masalah pengamanan aset-aset Pertamina di wilayah Papua dan Papua Barat. 

Sebagaimana diketahui, masalah kepemilikan aset atau tanah di wilayah Papua atau Papua Barat cukup kompleks terkait dengan hukum adat setempat, sehingga dari sisi hukum diharapkan Kejaksaan Tinggi Papua dapat memberikan asistensi kepada Pertamina MOR VIII apabila terdapat permasalahan terkait dengan aset-aset tersebut.

"Dalam kegiatan operasionalnya, kantor unit atau depot Pertamina di MOR VIII terkadang menghadapi permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Beberapa permasalahan hukum yang kami hadapi dapat berupa klaim atau gugatan secara perdata terkait obyek tanah daerah operasi tersebut," papar Made Adi Putra.

Kejaksaan Tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan untuk menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Made berharap dengan adanya sinergi penanganan permasalahan hukum antara Pertamina dan Kejaksaan dapat membantu lancarnya operasional Pertamina ke depan yang pada akhirnya akan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Papua khususnya. 

“Dengan adanya MoU ini selain ditujukan untuk meningkatkan kerjasama formal di bidang hukum, juga untuk menjalin tali silahturahmi antar pekerja dan pegawai dua instansi ini,” kata Made Adi Putra.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Fachrudin Siregar, mengatakan pihaknya siap membantu penanganan kasus perdata dan TUN yang dihadapi Pertamina. 

Dikatakannya, selama ini permasalahan hukum yang paling banyak ditemui BUMN berkaitan dengan aset, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga diperlukan tindakan preventif untuk mencegah secara dini adanya negosiasi dengan masyarakat sebelum ke pengadilan. 

“Karena untuk menyelesaikan hukum harus melalui prosedur hukum juga,” tuturnya. (*) 

 

Sebelumnya

Polda Papua dalami dugaan penyimpangan dana desa di dua kabupaten

Selanjutnya

Tolak paham radikal, ALDP : tindak Ja’far Umar Thalib

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe