Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Komisi II DPR RI kecewa sikap KPU Papua
  • Jumat, 29 September 2017 — 16:09
  • 962x views

Komisi II DPR RI kecewa sikap KPU Papua

Sikap KPU itu dinilai bisa membuat Pilkada tidak bisa berjalan ke tahapan selanjutnya, karena pada pembahasan NPHD ada masalah.
Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo saat berbincang dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Izak Hikoyabi di Jayapura, Jumat (29/9/2017). - Jubi/Alexander Loen.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengaku kecewa dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Gubernur Papua 2018.  Sikap KPU itu dinilai bisa membuat Pilkada tidak bisa berjalan ke tahapan selanjutnya, karena pada pembahasan NPHD ada masalah.

“Kami datang minta penjelasan soal tahapan pilkada, dan kami anggap pembahasan ini selesai, kami akan tarik ke Jakarta untuk dibahas dengan KPU RI karena mereka vertikal,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo  usai pertemuan tertutup dengan Pemerintah Provinsi Papua dan perwakilan KPU, di Jayapura, Jumat (29/9/2017).

Menurut dia, seluruh dana hibah pemerintah daerah masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pengelolaan KPU RI selaku penanggung jawab Pilkada secara nasional. Ia menilai  DPR RI Komisi II wajib memastikan apakah proses yang dilakukan baik dan aman untuk KPU RI.

“Ini penting, baru satu tahapan membicarakan NPHD kami sudah menemukan persoalan, maka menurut kami pembahasan dengan KPU dan Bawaslu kami cukupkan sampai disini dan kami tarik ke Jakarta untuk dibahas di komisi,” katanya.

Komisi II DPR RI tidak mau bergantung pada KPU di daerah, karena harus ada satu mekanisme yang jelas dan pengawasan sepenuhnya dari DPR RI.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Izak Hikoyabi menyatakan menghormati pimpinan Komisi II DPR RI. Namun ia merasa janggal karena DPR RI seakan menekan lembaganya.

“KPU sebenarnya bukan tidak bisa menjelaskan, tapi kami berusaha menjelaskan bagaimana proses terbitnya suatu NPHD. Sebab di atur dalam Permendagri 44 dan 52, sehingga harus berdasarkan ketentuan itu,”  kata Izak menjelaskan. (*)

Sebelumnya

Pemprov Papua segera launching Bangga Papua

Selanjutnya

KPU minta Pemprov Papua jelaskan pemotongan anggaran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe