Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. DPMK konsolidasi tiga kelembagaan wilayah adat 
  • Sabtu, 30 September 2017 — 15:07
  • 800x views

DPMK konsolidasi tiga kelembagaan wilayah adat 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kabupaten Jayapura menggelar konsolidasi penguatan kelembagaan wilayah adat bagi tiga Dewan Adat Suku (DAS) dari sembilan DAS yang ada di kabupaten Jayapura. Tiga DAS yang mendapat konsolidasi ini adalah Das Bhuyakha, DAS Moy, dan DAS Tepra Yewena.
Suasana konsolidasi tiga kelembagaan wilayah adat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kabupaten Jayapura menggelar konsolidasi penguatan kelembagaan wilayah adat bagi tiga Dewan Adat Suku (DAS) dari sembilan DAS yang ada di kabupaten Jayapura. Tiga DAS yang mendapat konsolidasi ini adalah Das Bhuyakha, DAS Moy, dan DAS Tepra Yewena.

Kepala DPMK melalui Sekretarisnya, Elisa Yarusabra, membuka kegiatan yang dihadiri pengurus masing-masing DAS. Kegiatan Konsolidasi ini juga merupakan program perubahan salah satu peserta Diklat PIM IV angkatan V tahun 2017 yang digelar hanya sehari. 

Sekretaris DPMK dalam sambutannya mengatakan konsolidasi akan lebih fokus membahas fungsi, peran, serta tugas dan tanggung jawab DAS di tengah masyarakat.

"Tiga DAS yang kita mengambil sampel ini adalah representatif dari enam DAS yang tersisa. Artinya, apa yang dilakukan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat secara umum dalam sembilan DAS ini sama. Sekarang kita ingin mengetahui sudah sejauhmana peran dan fungsi yang dilakukan DAS," kata Elisa Yarusbra di aula lantai satu Kantor Bupati Jayapura, Jumat (29/9/2017).

Ditemui Jubi di tempat yang sama usai kegiatan, Sekretaris DAS Sentani, Maurits Felle, mengatakan sistem pemerintahan dan struktur tatanan adat di kabupaten Jayapura sebagian besar sama. Kendati demikian dalam tatanan struktur pemerintahan adat harus ada perubahan.

"Sejumlah undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai dasar melaksanakan jalannya sistem pemerintahan adat harus dibenahi juga karena jabatan dalam struktur pemerintahan adat tentu tidak sama dengan sistem pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Artinya, jabatan yang diberikan oleh pemerintah bukan turun temurun. Sementara di adat jabatan ini sudah melekat sejak lahir dan turun temurun. Misalnya seorang kepala suku," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang narasumber dalam kegiatan tersebut, Edi Ohoiwutun, mengatakan tiga DAS yang melakukan konsolidasi ini berkaitan erat dengan fungsi kelembagaan masyarakat adat serta sistem pemerintahannya yang hingga kini sudah berjalan.

"Selama ini kita melihat mereka berperan. Tetapi peran yang dijalankan ini belum begitu maksimal. Selalu saja adat ini jadikan 'bemper' ketika datangnya sebuah masalah. Peran politik pemerintah dan peran sosial kepada masyarakat masing sangat rendah sehingga konsolidasi seperti ini penting bagi mereka. Semua akan bisa berjalan seimbang. Ketika ada persoalan yang perlu diadvokasi, pihak adat akan lebih kuat berdiri dibatas basis masyarakat yang ada dibawah kepemimpinan seorang kepala suku," ungkapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Mahasiswa diminta siapkan diri hadapi MEA

Selanjutnya

Air melimpah, Mamberamo Raya layak jadi lumbung pangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe