Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gapura surati Presiden terkait pilkada kabupaten Jayapura 
  • Sabtu, 30 September 2017 — 15:18
  • 558x views

Gapura surati Presiden terkait pilkada kabupaten Jayapura 

Konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada ) di kabupaten Jayapura bukan hanya diselesaikan Mahkamah konstitusi (MK) tetapi orang nomor satu di negara ini pun harus turun tangan.
Penyerahan surat berisi aspirasi tokoh pemuda kepada Komisi II DPR RI di hotel Sentani Indah - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada ) di kabupaten Jayapura bukan hanya diselesaikan Mahkamah konstitusi (MK) tetapi orang nomor satu di negara ini pun harus turun tangan.

Atas dasar pemikiran itu, Gabungan Pemuda Jayapura (Gapura) beberapa waktu lalu menyurat secara resmi kepada Presiden RI, Joko Widodo,.

Sejumlah poin penting yang disampaikan Gapura kepada Presiden Jokowi diantaranya bahwa Gapura menghormati kinerja KPU Papua yang saat ini bertindak sebagai KPU kabupaten Jayapura. Gapura minta Presiden Jokowi mencermati konflik yang terjadi dalam pilkada kabupaten Jayapura, mengingat alur penggunaan dana dalam pilkada bersumber dari APBD kabupaten Jayapura.

Apabila pilkada tidak segera menetapkan bupati definitif, akan mengganggu stabilitas keamanan di daerah ini, dan berdampak pada pembangunan serta perekonomian daerah.

Gapura mendukung kinerja KPU provinsi Papua dalam setiap tahapan pilkada hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Hal ini sangat penting untuk menegaskan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ketua Gapura, Jack Puraro, saat ditemui Jubi, di Sentani, Jumat (29/9/2017), mengatakan surat tersebut sudah dikirim beberapa waktu lalu. Tidak hanya untuk Presiden, tapi juga ditembuskan ke semua lembaga negara yang berkepentingan dalam pilkada di daerah ini.

"Kami menganggap ada kejahatan politik yang dilakukan di bumi Khena Mbay Umbay kabupaten Jayapura, daerah yang sangat kami cintai. Dimana kejahatan politik ini dilakukan oleh politikus murahan yang hanya menginginkan polemik ini berkepanjangan," kata Jack.

Dikatakan, berkenaan dengan kehadiran Komisi II DPR RI, pihaknya sangat berharap agar apa yang menjadi aspirasi masyarakaat dapat dipertimbangkan dalam rapat dan sidang paripurna DPR RI.

"Masyarakat sudah jenuh dengan kondisi ini. Pilkada telah berjalan aman dan damai. Negara melalui institusi terkait juga harus menghormati hak suara kami," ujarnya.

Tokoh masyarakat adat Sentani, Calvin Done, menambahkan pilkada yang berkepanjangan akan menghambat proses pembangunan di kabupaten Jayapura.

"Sudah saatnya masyarakat menikmati pembangunan. Tidak lagi terus terusan dalam proses politik yang seakan tidak berujung. Kepentingan masyarakat yang harus didahulukan di atas semua kepentingan," ungkapnya. (*)

 

Sebelumnya

FRMJ tolak penetapan salah satu anggota Panwas Jayawijaya

Selanjutnya

Ketua DPRP desak Kemendagri keluarkan SK pelantikan MRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe