Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Maluku
  3. Kata “Komunis” alat politik memberangus kebebasan berbicara
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 15:14
  • 759x views

Kata “Komunis” alat politik memberangus kebebasan berbicara

Politik gelap yang dengan mudah menuding seseorang sebagai PKI.
Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film Penghianatan Gerakan 30 September karya Arifin C Noor. Dok Tempo/ Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Ternate, Jubi - Ribuan warga Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) memadati lokasi nonton bareng (Nobar) film pengkhianatan G30S/PKI di Area Jalan Pahlawan Revolusi Kawasan Land Mark, Sabtu malam lalu ( 30/9/2017).

Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti , mengatakan, tujuan pemutaran film ini bertujuan untuk mengingatkan kembali sejarah yang sedikit terlupakan terutama pada generasi muda, bahwa bahaya laten PKI itu ada dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan NKRI.

di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf mengingatkan bahwa pergerakan komunis itu benar-benar ada dan bentuknya nyata.

"Jadi, kalau berdasarkan data intelijen kami mengatakan gerakan itu ada," ungkapnya.

Bahkan dia mengklaim untuk wilayah NTB, keberadaan PKI sudah masuk catatan pihak TNI. Bahkan dalam dua tahun terakhir, tercatat ada belasan kasus yang menandakan keberadaannya.

Namun Farid menegaskan bahwa keberadaannya di wilayah NTB masih sebatas muncul dalam bentuk aplikasi berupa selebaran, stiker, bendera, atau pun menggunakan sarana baju kaos yang bergambar palu arit.

"Artinya apa, gerakan itu ada. Tapi mereka sampai sekarang tidak ada yang berani terang-terangan," ucapnya kepada Antara .

Belakangan ini memang gencar suara-suara yang menyebut-nyebut soal kebangkitan PKI, organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu, Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan, mengatakan di era demokrasi tidak mungkin memberikan tempat untuk PKI lahir kembali. Kata-kata komunis pun hanya dijadikan sebagai alat politik.

“Komunis itu hanya alat politik karena komunisme tidak mungkin juga bangkit di era demokrasi ketika semua orang menghadapi kebebasan bersuara," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (1/10/2017).

Kebebasan bersuara, kata alumnus Uppsala University di Swedia itu, merupakan prinsip utama dalam era demokrasi. Fenomena yang terjadi saat ini pun disebutnya dengan kehadiran politik gelap yang dengan mudah menuding seseorang sebagai PKI.

Rafif menilai, isu komunis dan diskriminasi agama tertentu memiliki pola yang sama dengan peristiwa G30S .

"Ini sama polanya dengan menolak G30S PKI, tapi itulah yang sekarang jadi persoalan, orang bisa mengakses informasi tapi tidak bisa menalar informasi tersebut," ucapnya.

Dengan maraknya isu PKI yang gencar diumbar di tengah masyarakat, Pancasila pun menjadi kunci untuk mewujudkan persatuan bangsa. Rafif mengatakan, pemerintahan saat ini tengah berusaha mewujudkan kerja sama yang diilhami dari kelima sila Pancasila tersebut.

Pancasila, kata Rafif, harus diwujudkan oleh pemerintah dan individu masyarakat. Keberhasilan Pancasila terwujud dengan lahirnya interaksi sosial antar negara, peemrintahan dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kecewa atas membesarnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) seiring semakin dekatnya waktu menuju pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019.

Pengembangan isu PKI kerap muncul setiap jelang pelaksanaan pilkada atau pemilu. Menurut Tjahjo, anggapan bahwa PKI akan muncul lagi dan memiliki banyak anggota adalah fitnah.

"Ini saya kira upaya-upaya politik yang seharusnya sebagai anak bangsa, tokoh nasional, atau siapapun, harusnya sudah mulai singkirkan," kata Tjahjo di kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Ia meminta siapapun orang yang hendak menjadi Presiden bersaing secara sehat. Menurutnya, pertarungan gagasan lebih dibutuhkan dibandingkan saling menyebar fitnah terhadap lawan politik masing-masing.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai fitnah mengenai kebangkitan PKI dapat merusak kebinekaan bangsa.

"Jelas sikap Presiden dan seluruh bangsa ini tahu, para alim ulama tahu, para tokoh juga tahu, tokoh masyarakat tahu, generasi muda tahu, bahwa PKI itu organisasi terlarang di Indonesia," tuturnya.

Presiden Joko Widodo telah meminta masyarakat memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Langkah tersebut dianggap dapat memperkuat bangsa dari berbagai ancaman.

Menurut Jokowi, jika Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peristiwa seperti 30 September 1965 silam tak akan terulang.

Ia meyakinkan, pemerintah tetap menjalankan amanat Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pelarangan Keberadaan PKI.

"Jelas sekali. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang," kata Jokowi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10). (*)

Sumber: Antara/CNN Indonesia

 

#

Sebelumnya

Pelayanan publik di Ternate masih rendah

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe