Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua tanggapi pernyataan Mabes Polri soal pengadaan senjata
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 18:19
  • 4054x views

Legislator Papua tanggapi pernyataan Mabes Polri soal pengadaan senjata

“Pernyataan Mabes Polri terkait pembelian senjata polisi itu, tentu membuat kita bertanya-tanya. Kenapa senjata itu untuk mengendalikan konflik di Papua. Status Papua ini sebenarnya apa? Institusi Polri perlu menjelaskan status Papua sebenarnya, apakah masih DOM atau apa,” kata Kadepa kepada Jubi, Senin (2/10/2017).
Ilustrasi senjata impor Polri jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) – Merdeka.com
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan pernyataan Mabes Polri yang menyebut pengadaan senjata kepolisian diperuntukkan pengendalian massa (dalmas) di wilayah rawan konflik seperti di Papua dan Poso, Sulawesi Tengah, melegitimasi dugaan berbagai pihak selama ini, kalau Papua masih berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) terselubung.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang keamanan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, meski status DOM Papua telah dicabut 1999, namun berbagai kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dan pengiriman pasukan keamanan ke Papua selama ini, membuat berbagai pihak menilai Papua masih berstatus DOM terselubung.

“Pernyataan Mabes Polri terkait pembelian senjata polisi itu, tentu membuat kita bertanya-tanya. Kenapa senjata itu untuk mengendalikan konflik di Papua. Status Papua ini sebenarnya apa? Institusi Polri perlu menjelaskan status Papua sebenarnya, apakah masih DOM atau apa,” kata Kadepa kepada Jubi, Senin (2/10/2017).

Menurutnya, pernyataan Mabes Polri tersebut tentu akan meresahkan masyarakat Papua. Membuat masyarakat yang selama ini trauma dengan aparat keamanan, akan semakin ketakutan.  

“Di mana konflik di Papua? Masyarakat Papua aman-aman saja. Siapa sebenarnya di Papua yang nantinya diburu dengan senjata-senjata itu. Jangan hal seperti ini menyebabkan penembakan dan mengorbankan masyarakat Papua,” ujarnya.

Katanya, jangan sampai karena kepentingan nasional, politik, pemilihan presiden, dan lainnya, masyarakat Papua dikorbankan. Kondisi ini membuat rasa percaya masyarakat terus berkurang kepada institusi kepolisian.

“Kalau ingin melawan TPN/OPM, saya pikir sistem kerja TPN/OPM sekarang bukan dengan kekerasan, tapi diplomasi. Mereka kini bergerilya di luar negeri menggalang dukungan dari negara-negara lain. Kalau yang ada di hutan ini masih perlu dipertanyakan, apakah benar TPN/OPM murni ataukah peliharaan,” katanya.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, kondisi wilayah yang masih rawan konflik seperti Papua dan Poso, menjadi salah satu alasan pengadaan senjata impor jenis pelontar granat sebanyak 280 pucuk dan amunisinya 5.932 butir untuk korps Brimob.

"Senjata itu kan digunakan untuk dalmas, untuk Poso, Papua, tempat operasi-operasi yang di hutan-hutan," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10), seperti dikutip dari berbagai media online.

Menurutnya, ratusan senjata dan ribuan amunisi itu masih berada di Kargo Bandara Soekarno-Hatta, menunggu izin dari instansi terkait. Permohonan izin sudah diberikan pihaknya kepada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dibeli Polri dari Bulgaria itu, pernah digunakan di daerah konflik seperti Poso dan Papua.

Selama ini Korps Brimob yang memiliki hak penggunaan senjata tersebut, tidak pernah menggunakannya di Jakarta.

“Sampai hari ini senjata ini pakai ke Poso dan Papua. Di Jakarta belum kita gunakan," ujar Kakor Brimob Irjen Pol Murad Ismail. (*)

loading...

Sebelumnya

Aktivis Tolak Roma Agreement

Selanjutnya

Gubernur Papua diminta menata ulang IUP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6267x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5849x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 4012x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe