Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. PT Modern diminta lunasi ganti rugi sebelum tinggalkan Meepago
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 18:37
  • 431x views

PT Modern diminta lunasi ganti rugi sebelum tinggalkan Meepago

"Material ini dipakai dalam pembangunan jalan trans Papua dari Enarotali, Paniai ke Sugapa, Intan Jaya. Ketika itu masyarakat menuntut ganti rugi material senilai Rp3 miliar. Sampai sekarang tuntutan ini belum dipenuhi," kata Decky kepada Jubi, Senin (2/10/2017)
Ilustrasi Peta Pembangunan Trans Papua - Dok. Bappenas
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastuktur, Decky Nawipa, mengingatkan PT Modern tidak meninggalkan masalah di wilayah adat Meepago, khususnya Kabupaten Paniai.

Ia mengatakan, informasinya, PT Modern tidak lagi melaksanakan pekerjaan di wilayah Paniai, dan akan diganti perusahaan lain. Namun masih ada tanggung jawab PT Modern yang belum dilaksanakan di Paniai, yakni pembayaran ganti rugi material kepada masyarakat beberapa kampung di Distrik Aradide.

"Material ini dipakai dalam pembangunan jalan trans Papua dari Enarotali, Paniai ke Sugapa, Intan Jaya. Ketika itu masyarakat menuntut ganti rugi material senilai Rp3 miliar. Sampai sekarang tuntutan ini belum dipenuhi," kata Decky kepada Jubi, Senin (2/10/2017)

Menurutnya, masyarakat setempat tidak meminta pembayaran ganti rugi hak ulayat atau tanaman mereka yang rusak akibat dilalui pembangunan jalan. Yang mereka tuntut hanya ganti rugi meterial, sesuai yang ada dalam aturan Pekerjaan Umum (PU).

"Perusahaan yang nanti akan melanjutkan pekerjaan PT Modern, jangan melakukan hal yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Apa yang menjadi hak masyarakat harus diberikan," ujarnya.

Katanya, pihaknya tidak akan membiarkan PT Modern pergi begitu saja dari wilayah Paniai. Sebagai legislator Papua dari daerah pemilihan Meepago, Decky akan terus mendesak perusahaan itu membayar hak masyarakat.

"Sebaiknya PT Modern memenuhi kewajiban itu, kalau tidak kami akan menyurat ke Pemprov Papua dan pemkab lain supaya mengevaluasi dan menolak PT Modern masuk ke daerahnya, karena tidak bertanggung jawab," katanya.

Legislator Papua lainnya dari daerah pemilihan kabupaten di wilayah Meepago, Lurenzus Kadepa mengatakan hal serupa. Menurutnya, ketika itu PT Modern telah membayar senilai Rp450 juta untuk tiga lokasi, namun masyarakat menolak dan mengembalikan uang tersebut.

"Masyarakat menuntut Rp3 miliar. PT Modern tidak boleh lepas tanggung jawab, meski tidak lagi mengerjakan proyek di Paniai, tapi  pasti masih mengerjakan proyek di daerah lain di Papua," kata Kadepa.

Katanya, pembayaran ganti rugi material ini sudah pernah dibahas pihaknya bersama Dinas PU Papua, ketika Maikel Kambuaya menjabat kepala dinas. Ketika itu Kepala Dinas PU Papua bersedia membayarnya, namun ia meminta waktu berkomunikasi dengan PT Modern.

"Tapi beliau akhirnya diganti, dan di masa Kepala Dinas PU kini, saya belum berkomunikasi dengannya. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, akan berdampak pada perusahaan yang melanjutkan pekerjaan PT Modern," ucapnya. (*)

Sebelumnya

Gubernur Papua diminta menata ulang IUP

Selanjutnya

SK MRP tak kunjung terbit, disinyalir ada unsur politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe