Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. Makna keteladanan dalam pendidikan Papua
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 21:14
  • 2470x views

Makna keteladanan dalam pendidikan Papua

Ketika berbicara mengenai etika dan moralitas, kita selalu bertentangan dengan relevansi pendidikan dalam konteks kehidupan masyarakat yang nyata.
Ilustrasi anak-anak sekolah dasar di Papua - Jubi/IST
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Oleh Fransiskus Boga

Belakangan ini makna keteladanan memiliki relevansinya dengan pendidikan masyarakat yang dipenuhi praktik-praktik ketidakjujuran dan ketidakadilan.

Ketika berbicara mengenai etika dan moralitas, kita selalu bertentangan dengan relevansi pendidikan dalam konteks kehidupan masyarakat yang nyata.

Proses belajar-mengajar tidak lagi menjadi ajakan transformasi nilai, tetapi menawarkan pendidikan yang konsumtif, seperti promosi gambar instan di TV--yang bertugas memanipulasi bahan ajar dan tidak memberikan pendidikan nilai. Kesemua itu justru membentuk karakter masyarakat (dan peserta didik) yang tidak peduli pada analisa, daya kritis dan serba instan. Akhirnya, anak dan masyarakat semakin diarahkan pada realitas yang ambigu dan hidup tanpa tujuan akhir.

Perspektif masalah pendidikan Papua

Kita memang tidak boleh lari jauh dari masalah itu. Kita berada di Papua, di mana masalah pendidikan berakar.

Masalah Papua itu adalah sumber inspirasi dan aspirasi untuk berefleksi, berbicara dan mencarikan solusi.

Sebagai bagian dari korban masalah pendidikan Papua, saya patut menceritakan sejumlah masalah mendasar dalam pendidikan.

Ketegangan antara para peserta dan guru kini semakin gencar tanpa upaya komprehensif, solidaritas dan (penyelesaian) dialogis.

Kondisi ini terus (seperti) berjalan dalam garis penindasan yang arogan, marginalisasi dan keengganan antara guru (pemerintah), peserta didik dan masyarakat Papua.

Melalui agenda pendidikan yang (seolah-olah) menindas/menjajah dan memarginalkan, anak-anak asli Papua tetap selalu diajar, dibentuk dan diarahkan gurunya melalui berbagai proses pemberian materi.

Dalam garis penindasan, peserta didik diorientasikan pada penjajahan, bergerak maju di luar kontrol dalam pembentukan sikap, moral dan intelektualitasnya.

Perlawanan perang saraf antara keberadaan lembaga pendidikan, guru dan peserta didik menjadi sebuah sifat asasi dari garis pendidikan penjajah (pemerintah Indonesia). Dalam pada itu, anak-anak Papua menjadi tidak berdaya sedikit pun.

Dari perspektif penderitaan, kemungkinan adanya ruang dan waktu pembentukan perilaku hidup bermasyarakat, beribadah dan berpendidikan hanya tampak menjadi sebuah ironi belaka bagi manusia asli Papua.

Anak-anak Papua juga masih memburu makna ideal dari pendidikan Papua meskipun harus melewati sejumlah konsekuensi. Padahal pendidikan yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat itu justru tidak memberikan maaf (manfaat) sedikit pun bagi para peserta didik.

Berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sudah seharusnya menjadi sarana kebebasan dan kecerdasan untuk membentuk karakter para peserta didik, yang cerdas, tanggap dan kritis terhadap realitas dunia.

Namun, kita masih tetap mencari pemimpin dan pendidikan teladan bagi Papua.

Semua sarana belajar hanya difungsikan pemerintah untuk memperparah masalah bagi anak-anak asli Papua sehingga tidak dapat berkembang sebagai manusia sejati. Jadi, pendidikan berkarakter dan berteladan bagi pendidikan Papua itu sebenarnya adalah proses yang mempengaruhi diri, pendidik dan pihak lain kepada jalan pendewasaan, penemuan pribadi yang semakin berkualitas dan sejati guna mencerdaskan kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

Namun, proses pendidikan Papua telah terbukti gagal total. Kegagalan ini telah direfleksikan menjadi bagian dari agenda ingatan penderitaan Papua dalam sejarah yang paling panjang. Ini karena para guru dan dosen belum melahirkan anak-anak asli Papua yang baik, anak-anak Papua malahan dianggap manusia ilegal, separatis dan tidak ber-Tuhan, serta belum menjadi panutan, bijaksana dan tepat melalui idealisme pendidikan Papua yang berteladan dan beridentitas tadi.

Pengkondisian pendidikan ini kemudian biasa disebut orientasi pendidikan Papua yang salah--pendidikan yang tidak mau mengarahkan peserta didik pada upaya pembentukan nilai-nilai hidup dan dunianya. Juga tidak membuat para siswa tumbuh dewasa dalam hidup, iman, dan moral untuk Papua.

Para guru tua (guru-guru andalan didikan Belanda) sudah tidak ditemukan di sekolah formal dan non formal, baik karena alih profesi ke birokrasi (pemerintahan), yang sebenarnya tidak tepat sasaran, maupun karena meninggal.

Namun, ada suara harapan dari mereka. Setelah Pemerintah Indonesia menduduki Papua (sejak 1 Mei 1963), pendidikan Papua hanya tinggal nama (tidak sesuai pendidikan zaman Belanda).

“Pemerintah Indonesia tidak tahu bagaimana kamu bersikap, berpikir dan bagaimana kamu harus bertindak sebagai orang-orang berpendidikan secara sejati bagi Papua dan pendidikan Papua. Intinya, pemerintah bodoh, absolut tentang bagaimana dirinya harus mau membangun pendidikan Papua yang manusiawi, berkarakter dan tidak tahu membuat rakyatnya sebagai pribadi kritis dan sadar penuh terhadap realitas pendidikan keteladanan bagi generasi bangsa Papua; pemerintah tidak tahu menata pendidikan Papua, yang seharusnya dijadikan sebagai agenda kebebasan sosial yang bergerak menuju pada realitas memanusiakan bangsa dan tanah leluhur dengan menerapkan ajaran-ajaran kehidupan moral-etika-budaya yang berkontekstual, profesional dan berdedikasi tinggi kepada para muridnya. Sementara pada saat yang sama, ada banyak orang mengklaim dan menjabat menjadi rektor di sebuah asrama yang berpola sekolah”. Jadi, idealisme pendidikan Papua yang baik masih dibuat buah bibir bagi orang tua, guru dan dosen.

Tidak hanya itu, pandangan, prilaku dan tutur kata para guru, dosen dan pembina juga tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Bahkan banyak pendatang kerap berambisi menjadi pemimpin di kampung, kota hingga provinsi, bahkan mendominasi seluruh tempat kerja di Papua.

Papua itu segalanya, termasuk bagi kaum pendatang. Sayangnya, hampir semua pendatang tidak mengetahui bagaimana harus bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang siap melayani dan bersikap autentik, serta menunjukkan diri sebagai pemimpin yang teladan.

Pendidikan Papua akan dibangun secara baik, adil dan damai jika setiap orang, terutama para pendidik sungguh-sungguh memahami esensi, manfaat, ciri-ciri dan tujuan pendidikan anak-anak asli Papua. Idealnya mau bangun manusia asli Papua dalam konteks pendidikan yang berkarakter dan berteladan.

Hal yang tidak bisa dipungkiri, kalau berpesta dan beribadah suka duduk di depan, tapi kalau ditawari jabatan enak, diam seribu bahasa ketika ditagih untuk bertanggung jawab atas tugas luhurnya—tidak bertanggung jawab atas masalah pendidikan dan mencari pengamanan diri di balik semua realitas penderitaan Papua.

Menjadi guru teladan bagi Papua

Benyamin Bolon(1986) menegaskan, dalam konteks pendidikan dan budaya, para guru dan pembina harus menjadi contoh yang baik bagi para pendidiknya sendiri.

“Ini jauh lebih penting dan baik ketimbang serangkaian teori yang kering tanpa makna, nilai dan tanpa identitas. Teori memang tetap penting. Namun, yang lebih mudah ditransformasikan semua pihak.”

Dari ulasan ini saya menyadari bahwa pendidikan Papua akan berkembang maju ketika ada contoh-contohnya yang mudah diterapkan oleh para peserta didik dalam kehidupanya.

Pemaknaan contoh-contoh ini tidak hanya diperlukan pada setiap mata pelajaran, tetapi juga dalam hidup praktis. Terutama, unsur dasar ini lebih diterapkan pada aspek humaniora dan pendidikan hidup sebagai OAP. Menerapkan sistem pendidikan yang bisa mengubah prilaku dan memberikan keteladanan hidup sejati bagi orang terdekat yakni peserta didik. Ini yang sangat penting dari guru bagi anak-anak asli Papua.

Lebih konkretnya, prilaku guru, wali kelas dan kepala sekolah serta dosen hendaknya menjadi contoh bagi muridnya.

Kesemua metode itu harus mampu membuat para siswa dan mahasiswa menemukan jati dirinya dan terus mewarisi nilai-nilai fundamental setiap dimensi menuju tujuan akhir: mencerdaskan generasi bangsa Papua dan Papua Tana Damai.

Dalam konteks pendidikan humaniora tadi, para guru dan dosen mempunyai kemampuan sangat menentukan dan utuh untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta didik dan lembaga pendidikan. Tuntutan utamanya adalah bahwa peserta, guru dan dosen bersama orang tua menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat membentuk kebudayaan bangsa yang adil, benar dan beradab, serta memperluas ruang dan waktu pembentukan karakter peserta didik yang bergerak menuju pada idealisme perdamaian sejati di Papua.

Oleh karena itu, pendidikan Papua harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan sebagai agenda kemanusiaan manusia asli Papua dan pembangunan budaya damai demi keselamatan manusia Papua, tanah dan leluhurnya.

Guna menciptakan kedamaian dan keadilan di Papua, satu hal yang harus dipahami bersama lagi: pendidikan tidak akan lepas dari manusia-manusia berketeladanan--yang terus-menerus dicontohi, sambil kritis dan merefleksikan masalah dan memperbaharui suara gugatan rakyat terhadap rapuhnya pendidikan Papua di masa mendatang. (*)

 

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura

loading...

Sebelumnya

Desakan Dialog Indonesia – Papua, ULMWP perlu mempersiapkan diri

Selanjutnya

Operasi militer di West Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe