Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPK latih aparatur pengelola keuangan dan perencanaan daerah
  • Selasa, 03 Oktober 2017 — 17:35
  • 499x views

KPK latih aparatur pengelola keuangan dan perencanaan daerah

Pelatihan itu bagian kerja sama yang dilakukan lebih dari satu tahun, sebagai komitmen bersama pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Peserta Workshop Keuangan Berbasis Elektronik yang digelar KPK untuk 20 Kabupaten dan Kota se-provinsi Papua, Selasa (3/10/2017) - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih aparatur dinas badan keuangan, perencanaan dan komisi informasi 20 kabupaten dan kota di provinsi Papua. Pelatihan itu bagian kerja sama yang dilakukan lebih dari satu tahun, sebagai komitmen bersama pencegahan korupsi yang terintegrasi.

“Kami sudah melakukan e-government untuk mendukung semua regulasi yang akan diberikan kepada kabupaten dan kota dalam rangka penegakan pencegahan korupsi,” kata Ketua Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemprov Papua, Elysa Auri, saat workshop Aplikasi Perencanaan Keuangan berbasis elektronik, di Jayapura, Selasa (3/10/2017).

Pelatihan yang digelar itu mengajak pengelolaan keuangan dan perencanaan serta lembaga komisi informasi  agar mampu transparansi penggunaan anggaran pemerintah. “Kalau ini mereka sudah ikuti berarti ada satu jejaring antara provinsi dan kabupaten dan kota. Sehingga semua yang bicara mengenai pembangunan, keuangan masuk dalam satu aplikasi,” kata Elysa, menambahkan.

Ia mengaku sebelumnya sudah menggelar pelatihan dengan sembilan kabupaten di Papua. Ia yakin pelatihan yang digelar itu mampu mengubah opini yang Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) lebih baik.

 Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Unit Kerja Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Tri Gamareva meminta seluruh pimpinan provinsi, kabupaten dan kota di Papua komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang sudah ditandatangani.

“Kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota adalah komitmen pimpinan,” kata Tri.

Komitmen itu juga diperlukan dari wakil kepada daerah baik sekda, inspektur, kepala SKPD, pimpinan DPR, dan Forkopimda. “Mereka juga sangat menentukan keberhasilan program pemberantasan korupsi,” katanya.

Ia menjelaskan, komitmen anti korupsi  tanpa didukung wakil kepala daerah dan aparatur pemerintah lain akan sia-sia. (*)

loading...

Sebelumnya

Inspektorat daerah diminta awasi penggunaan anggaran

Selanjutnya

Dishut Papua lepas 896 batang kayu sitaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe