Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. Penyandang Disabilitas mengadu ke DPRD Banjarmasin
  • Selasa, 03 Oktober 2017 — 18:38
  • 2443x views

Penyandang Disabilitas mengadu ke DPRD Banjarmasin

Sebagian besar penyandang disabilitas juga belum mendapat "Kartu Indonesia Sehat" (KIS)
Ilustrasi.Mitrawacana/Jubi
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Banjarmasin, Jubi - Sejumlah penyandang cacat atau disabilitas di Kalimantan Selatan mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi setempat di Banjarmasin, Selasa ( 3/4/2017).

Relawan penyandang disabilitas Kota Banjarmasin Shintia, kedatangan mereka ke gedung dewan ini untuk memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara yang patut untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, utamanya fasilitas publik yang dibangun benar-benar melihat kepada kebutuhan yang diperlukan.

"Seperti fasilitas pejalan kaki penyandang disabilitas netra, harusnya dibuat benar-benar sesuai standar. Bukan justru dipasang sebuah rintangan yang menyulitkan mereka, juga tingkat kecuraman jangan terlalu tajam," paparnya.

Demikian juga, lanjut dia, gedung fasilitas publik perkantoran, sekolah dan tempat lain, perlu menyiapkan akses yang mudah bagi mereka, jangan hanya mementingkan nilai estetika atau pelengkap saja.

"Yang semua ini belum benar-benar di dapatkan kawan-kawan penyandang disabilitas di kota ini, hingga pihaknya menuntut untuk diperhatikan," papar Shintia.

Selebihnya, kata dia, bantuan keuangan yang biasanya didapatkan penyandang disabilitas Rp300 ribu perbulannya juga belum juga cair hampir sepuluh bulan lamanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rumah Singgah Penyandang Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Kota Banjarmasin Muhransyah menyampaikan, jumlah penyandang disabilitas yang terdata di instansinya mencapai sekitar 1.198 orang.

Dia mengakui, kalau bantuan keuangan untuk penyandang disabilitas di daerah ini yang rata-ratanya Rp300 ribu belum terbayarkan hampir sepuluh bulan.

Sebagian besar penyandang disabilitas juga belum mendapat "Kartu Indonesia Sehat" (KIS)

Abdul Syukur Al Hamidy anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu itu memohon maaf kalau lembaganya belum maksimal memperjuangan nasib penyandang cacat (disabilitas).

"Namun ke depan insya Allah kami dari Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangkan, sesuai batas kewenangan dan kemampuan, dengan harapan nasib penyandang disabilitas bisa lebih baik," ujarnya.(*)
 

loading...

#

Sebelumnya

DLH Banjarmasin bagikan motor sampah untuk kecamatan

Selanjutnya

Rita, yang korupsi yang “berprestasi”

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6450x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3209x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2713x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2326x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe