Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. French Polynesia hadiri pertemuan Komite Dekolonisasi PBB
  • Rabu, 04 Oktober 2017 — 17:55
  • 364x views

French Polynesia hadiri pertemuan Komite Dekolonisasi PBB

Pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis yang dipimpin oleh Oscar Temaru, telah gagal mencoba melibatkan Pemerintah Prancis dalam proses yang diawasi langsung PBB tersebut. Sebaliknya, pihak Anti-kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Edouard Fritch, ingin agar wilayah tersebut dikeluarkan dari daftar dekolonisasi.
Pemimpin Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis, Oscar Temaru – RNZI
RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

New York, Jubi – Beberapa pemimpin politik Polinesia Prancis (French Polynesia) telah berangkat ke New York minggu ini untuk memperdebatkan kasus mereka pada pertemuan Komite Dekolonisasi PBB.

Wilayah yang telah sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1880 itu dimasukkan ke daftar dekolonisasi PBB oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2013.

Prancis, yang telah menentang tindakan PBB tersebut dan secara langsung menggambarkan ini sebagai campur tangan, telah memboikot beberada acara kerja komite tersebut.

Pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis yang dipimpin oleh Oscar Temaru, telah gagal mencoba melibatkan Pemerintah Prancis dalam proses yang diawasi langsung PBB tersebut.

Sebaliknya, pihak Anti-kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Edouard Fritch, ingin agar wilayah tersebut dikeluarkan dari daftar dekolonisasi.

Pada tahun 2013, Fritch dan pendahulunya (Mantan Presiden) Gaston Flosse meminta referendum kemerdekaan sebelum akhir tahun itu, namun Prancis mengabaikan permohonan mereka.

Pada pertengahan September lalu pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis mengadakan sebuah demonstrasi yang mendesak Prancis menghormati resolusi PBB.

Aksi tersebut diadakan di luar majelis teritorial di Papeete bertepatan dengan kunjungan resmi tiga hari dari Sekretaris Negara Prancis untuk Transisi Teknologi, Sebastien Lecornu.

Anggota Partai Tavini Huiraatira, Antony Geros, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut dilakukan untuk mengingatkan Prancis bahwa Samudera Pasifik bukan untuk dijual.

Saat itu Geros juga mengatakan dia hendak mengingatkan masyarakat internasional bahwa Desember 2016 lalu Majelis Umum PBB telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan adalah milik penduduk pribumi Polinesia Prancis.

Pemerintah Polinesia Prancis juga ingin keluar dari daftar Dekolonisasi tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah wilayah otonom dalam pengertian piagam PBB.

Namun, wilayah tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional atau menerbitkan undang-undang baru tanpa persetujuan penguasa kolonial Prancis.(Elisabeth C.Giay)

Sebelumnya

Deteksi dini masalah pendengaran di Kepulauan Marshall tuai pujian

Selanjutnya

Kepada Vanuatu yang resah: kita bangsa yang kuat dan tangguh

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe